Mamuju-.Sulbar.MS-Polewali Mandar International Folk & Art Festival (PIFAF) secara resmi kembali digelar tahun 2019, yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM), Kamis, (01/08/19).
Menyikapi hal tersebut anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Yahuda Salempang, mengatakan bahwa pelaksanaan PIFAF 2019,dinilai telah menghambat atau mengganggu proses pelayanan publik di Pemerintahan Sulawesi Barat.
“Ini jelas menganggu jalannya proses pelayanan di pemerintah. Bagaimana tidak, mulai dari Gubernur, Sekda, bahkan kepala OPD, hampir semua ada di Polman untuk event tersebut sejak kemarin,” kata Yahuda.
Selain itu, Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Barat itu mengharapkan, agar pelaksanaan PIFAF hendaknya dievaluasi. utamanya jika acara itu berefek pada pincangnya pelayanan publik di pemerintahan.
“Apa yang bisa dikerjakan di kompleks kantor Gubernur sana, sebagian besar pemangku kebijakannya tidak ada di tempat. Ini yang saya sesalkan,” tutupnya.
Sementara itu di terpisah, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) spontan menepis tudingan yang disampaikan Yahuda itu, karena menurutnya keberadaan para pemangku kebijakan di lingkup eksekutif Provinsi di arena PIFAF, tak bisa dilepaskan dari apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya di pemerintahan.
“Di sini kan mereka juga tugas, ada-ada saja itu. Asal ada bicaranya saja itu. Di sini mereka menghadiri acara, kemudian kemarin kita rapat, hari ini, pagi rapat, sore menghadiri PIFAF. Mereka bertugas semua,” ucap ABM di sela-sela pembukaan PIFAF, di Stadion.HS. Mengga.
Selain itu mantan Bupati Kabupaten Polewali Mandar itu juga menjamin, akan keberadaan sebagian besar pejabat OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar, dan tidak akan menganggu jalannya pelayanan publik.
“Tidak ada yang terganggu. Aman semua,” tutupnya..(Hms Lina/Yn）
