Hj. Amalia Aras Bacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI

oleh -
oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rapat paripurna penandatanganan Nota kesepakatan bersama rancangan Kebijakan Umum perubahan Anggaran Prioritas Plafond Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2019, Senin, 26/08/19.

Ketua DPRD Sulbar Saat membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan ( Foto Humas )

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Alibaal Masdar, pimpinan OPD dan anggota legislatif tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Amalia Atas, didampingi oleh wakilnya Harun.

Ketua DPRD Sulbar Saat hadiri HUT Proklamasi Kemerdekaan. ( Foto Humas )

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ABM dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan tersebut dilakukan dengan adanya dukungan kesungguhan kerja keras para anggota legislatif, yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD untuk menyelesaikan pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran sekaligus pembahasan perubahan prioritas plafon anggaran sementara.

Baca Juga:  Cegah Bahaya Pohon Tumbang, TNI Bersama OPD Pemkot Surakarta Lakukan Pemangkasan

“Setelah melalui pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum perubahan aggaran ini, maka dari kesempatan selanjutnya kami akan menyusun dan menyampaikan ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2019 dalam waktu yang singkat, mengingat pemenuhan target yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 , yakni paling lambat Tiga Bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir dan atau sebelum tanggal 30 September 2019,” ucap ABM.

Baca Juga:  Pemuda Sidrap dan DPRD bahas Perda Kepemudaan

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa pihaknya sangat menyadari jika seluruh planning yang direncanakan, dan telah disepakati itu belum sepenuhnya dapat direalisasikan, lantaran minimnya serapan anggaran, sehingga dibutuhkan adanya perbaikan di masa mendatang.

“Saya menyadari bahwa tentunya tidak semua rencana yang disepakati dapat kita realisasikan , kita harus tahu bahwa kemampuan serapan anggaran masilah sangat minim, maka itu kami perlu waktu perbaikan-perbaikan kedepan dan menyelesaikan anggaran tahun ini secara maksimal agar terhindar dari sisa lebih pembiayaan begitu besar,” katanya.

Baca Juga:  Akibat Banjir Semalam, 1 Tewas 4 Rumah Panggung Terseret

Lebih lanjut ia menuturkan, dengan terlaksananya kesepakatan kebijakan umum APBD perubahan, serta perubahan prioritas plafond anggaran sementara Tahun 2019, maka seluruh kesatuan Pemda memiliki tanggung jawab sesuai fungsinya.

“Dengan telah dilaksanakannya kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas plafond anggaran sementara tahun Anggaran 2019, maka semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, serta tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2019,” tutupnya. ( Lina / Hikma )

Advetorial

Tinggalkan Balasan