BPN Selayar Beberkan Capaian Kinerja Kegiatan Selama Tahun 2019, Ini Hasilnya

oleh -
oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Selayar, Muhammad Naim, S. SiT., M.H.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Selayar, Muhammad Naim, S. SiT., M.H.

 

SELAYAR, Mitrasulawesi.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Selayar, Muhammad Naim, S. SiT., M.H., paparkan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan selama tahun 2019, Minggu (18/08/19).

“Akta PPAT tidak dikirim secara manual lagi, sehingga pada saat Notaris sudah tanda tangan maka akan langsung di upload ke BPN untuk diproses. Kedepannya juga sertifikat pertanahan sudah dicetak online, tanda tangan juga digital dan ini sudah berlaku di beberapa kantor di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, dan Bekasi,” ujar Kepala BPN Selayar, Muhammad Naim kepada awak media.

Baca Juga:  Pemilihan Ketua PGRI Mencuat Nama Prof. Hasnawi Haris dan Dr.Muliono Caco

Dalam kesempatan ini, Kepala BPN Selayar ini juga menjelaskan terkait kegiatannya di pulau Bonerate beberapa hari yang lalu.

“Terkait redistribusi yang saat ini khusus Desa Batubingkung, 500 bidang untuk tanah pertanian dan itu pun pengukuran dan penyuluhannya sudah terlaksanakan tapi diusahakan di bulan september ini selesai.” tutur Muhammad Naim.

Ia juga menjelaskan penentuan penunjukan lokasi Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) itu didasarkan pada permohonan Kepala Desa, maka dari itu desa harus datang melapor bahwa wilayahnya siap untuk disertifikatkan, tambahnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD Terpilih Kota Makassar Diringkus Polisi

Rencana tahun 2020, kata BPN Kepulauan Selayar akan melengkapkan pemetaan 2 sampai 3 Desa.

“Pemetaan 2018 dan 2019 itu sudah rampung 100 persen, Alhamdulillah Kabupaten Kepulauan Selayar masuk urutan ke 3. Dan mengenai publikasi dan informasi ke masyarakat, kita sudah siapkan website online BPN,” bebernya.

Baca Juga:  Resahkan Penggunaan Jalan, Samping Balaikota Sterilkan Parkir

Lebih dalam lagi, Muhammad Naim menjelaskan tingkat pencapaiannya selama ini, mulai dari keuangan sampai realisasi fisik sertifikat meningkat sampai 35 persen. Dan keuangan BPHTB yang dibayarkan masyarakat melalui persertifikatan sekitar 882 juta masuk dikas pemda, kunci Naim. (Rul/Red).


Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Tinggalkan Balasan