Jeneponto – Warga miskin penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) diduga jadi ajang komoditas politik di beberapa desa menjelang PILKADES Serentak di Jeneponto. Hal ini terjadi di Desa Beroanging ,Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.Sulsel Jum’at (02/10/2021).
Kejadian ini diketahui warga setempat ketika penerima PHK, justru dipaksa memilih salah satu Bakal Calon kepala desa. situasi politik mulai memanas saat beberapa warga yang merasa tidak sepakat dengan intimidasi mengatasnamakan PKH.
Amrullah Serang, Ketua HMI Cabang Jeneponto beraharap tahapan PILKADES Serentak di jeneponto berjalan secara prosedural agar dapat menciptakan pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawan nantinya.
Ini pembodohan terhadap masyarakat. Semestinya PKH adalah anggaran negara tidak terkait dengan calon kepala desa.PKH, BPNT dan bansos lainnya itu tidak mengikat calon kepala desa. Siapapun kepala desa ke depan, PKH dan bansos lainnya akan turun karena ini anggaran negara dan ada aturannya, bukan kepala desa yang menentukan,” Ucap Arul
Saya berharap kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial untuk segera mengevaluasi pendamping bansos termasuk pendamping PKH yang terkontaminasi dengan bakal calon kepala desa menggunakan bansos sebagai alat kampanye karena ini akan merusak jalannya tahapan pilkades serentak yang akan dilaksanakan november 2021.
Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, jangan mudah percaya kepada oknum yang mengatasnamakan bantuan apalagi bansos karena ini tidak diatur oleh kepala desa.tutup Arul. (Sapaan)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
