Opini, MitraSulawesi.id— Bertlot Brecht, penyair asal Jerman (1898-1956), menyampaikan pandangannya, ” Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung pada keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar “Aku benci politik !” Sungguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk adalah korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri.”
Sikap buta politik yang diungkapkan Bertlot Brecht ini sekarang marak terjadi khususnya dikalangan pemuda. Dewasa ini pemuda cenderung beranggapan bahwa politik itu hanya urusan orang tua atau bapak-bapak, padahal politik adalah urusan setiap elemen masyarakat yang peduli terhadap kemaslahatan.
Bisa jadi tidak semua pemuda seperti itu. Namun jika kita melihat fenomena saat ini sangat jarang ditemukan pemuda yang berperan aktif di wilayah politik. Café-café atau tongkrongan hanya dijadikan tempat kumpul-kumpul semata. Kontribusi pemikiran pemuda dalam rana politik pun sudah sangat jarang terlihat.
Mahasiswa yang kita harapkan akan menjadi patron dalam masyarakat justru hanya sibuk mengurusi tugas-tugas dengan harap mendapatkan sebuah ijazah untuk dijadikan modal untuk bergelut dalam dunia kerja. Yah, kuliah untuk kerja. Padahal harapan besar tri dharma perguruan tinggi ingin lebih dari itu. Seorang mahasiswa harusnya tidak hanya memikirkan masa depannya sendiri karena itu cenderung sebagai dogma kompetitif.
Mereka yang bergelut dalam organisasi kemahasiswaan juga tidak luput dari keapatisan akan dimensi politik. Beberapa diantara mereka terjun ke politik justru tidak memahami landasan filosifos politik. Mereka berpolitik hanya untuk mencari panggung bahkan ada yang ingin mendapatkan jatah proyek dari elit politik.
Jika hanya berpolitik hanya untuk kepentingan individual maka mereka justru lebih buruk dari pada mereka yang apatis terhadap politik. Lantas siapakah yang harus disalahkan akan fenomena ini ? Dan bagaimana cara supaya pemuda lebih cerdas dan peduli terhadap politik kemaslahatan ?
Tentu kita akan saling menuduh bidang tertentu atau elemen tertentu akan fenomena ini, tapi alasan yang paling fundamental atas sikap apatis mereka adalah kurangnya pemahaman atas pentingnya gagasan politik serta lingkungan yang cenderung kurang simpati terhadap hasil politik.
Kita mengambil elemen terkecil yaitu keluarga. Alasan keluarga ingin menyekolahkan anaknya bukan karena ingin anaknya cerdas dan bermanfaat untuk kemaslahatan, melainkan hanya ingin agar anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak atau meningkatkan taraf hidup keluarganya. Memang tidak salah jika tujuannya seperti itu, tapi bukankah itu semua juga ditentukan dari hasil politik ? lapangan pekerjaan yang para pemuda atau sarjana idam-idamkan bukankah merupakan hasil dari konsensus politik?
Sebahagian keluarga menganggap kata politik itu kata yang paling kotor dan penuh akan kebohongan. Memanglah seperti itu jika tokoh politik dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi. Maka dari itu sangatlah diperlukan dorongan politik untuk generasi muda dengan diimbangi kesadaran moral.
Mohammad Natsir seorang tokoh masyumi pernah berkata “ Kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu ikut berpolitik, biarlah tidak usah berpolitik. Tetapi saudara-saudara janganlah buta politik. Kalau saudara-saudara buta politik maka saudara-saudara lah yang akan dimakan oleh politik.”
Artinya mereka yang apatis atau tidak peduli terhadap politik maka mereka harus menanggung konsekuensi yang dihasilkan dari politik. Maka sangat lucu jika mereka yang anti politik lantas menyalahkan hasil-hasil dari politik. Tak ada sebab yang tidak menghasilkan akibat. Pengangguran dan Korupsi adalah akibat yang disebabkan oleh keapatisan berpolitik.
Untuk itu peran keluarga dalam meningkatkan kesadaran politik sangat diharapkan tertuma dalam pembelajaran atau edukasi politik terhadap generasi muda, agar tongkat estafet kepemimpinan yang akan berperan sebagai pemangku kebijakan dapat melahirkan konsensus politik yang mampu memberikan kemaslahatan kepada bangsa dan negara.
Penulis
M. Alfian Fachmy
(Mahasiswa STAI DDI Sidrap Prodi Hukum Tatanegara)
