Honorer se-Indonesia Hasil Seleksi PPPK Tahap 1 Siapkan Demo

oleh -

Jakarta, mitrasulawesi.id – Demo nasional yang melibatkan semua unsur honorer mulai dari guru, tenaga kesehatan, teknis administrasi, penyuluh pertanian, Satpol PP, dan lainnya yang berstatus R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 menyiapkan demo nasional secara besar – besaran.

Dilansir dari JPNN.com, Ketua koordinator H. Nasrullah Mukhtar yang akan digelar pada tanggal 3 Februari mengatakan aksi ini akan menjadi demo terbesar dari sekian aksi honorer, karena diikuti semua provinsi di Indonesia.

“Demo dilakukan tanggal 3 Februari oleh minimal 30 ribu guru honorer berstatus R2 dan R3 seleksi PPPK 2024 tahap 1, karena formasi di daerah-daerah sangat sedikit,” kata H. Nasrullah kepada JPNN, Minggu (12/1/25).

Seruan aksi mereka akan menuntut kebijakan pemerintah pusat, pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak pada masa depan. Diperkirakan lebih dari 30 ribu honorer se Indonesia turun ke Jakarta.

Baca Juga:  Antisipasi Covid-19, KLHK salurkan APD Ke RSUD Rujukan Arifin Achmad Riau

Nasrullah mengatakan aksi ini menyuarakan tuntutan tenaga non-ASN terhadap pemerintah yang hingga kini belum memberikan kejelasan serta solusi mengenai status kepegawaian mereka.

“Namanya demo nasional ya berarti besar-besaran. Dari guru honorer kan 30 ribu, sedangkan dari nakes, penyuluh, teknis administrasi, Satpol PP, dan lainnya minimal 10 ribu orang akan ikut,” terangnya.

Baca Juga:  Ini Harapan Ketua AMPG Gowa di Milad AMPI yang ke-44

Adapun tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN turunan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu.

Menuntut agar dalam RPP tersebut honorer berstatus R2 dan R3 dapat diangkat sebagai PPPK full time, bukan hanya paruh waktu.

2. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke PPPK full time.
“Kami meminta agar segera diterbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi PPPK full time, demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan kami,” tegasnya.
3. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.

“Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,” tuturnya.

Baca Juga:  Apresiasi Perbub Wajib Masker,GPK Sulsel : Semestinya Diikuti Bupati se-Sulsel

 


Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan