Birokrasi Selayar Diuji Pasca Rotasi 105 Pejabat Agenda Peningkatan PAD

Selayar, mitrasulawesi.id – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, MM., melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 105 pejabat lingkup pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (19/6/2026).

Pelantikan ini, 3 pejabat duduki jabatan kepala dinas, yakni dr. Frengky Wijaya Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya Puskesmas Benteng, Zul Janwar sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebelumnya sekretaris dinas yang sama, serta Ratnawati Syahrir sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Menurut mantan aktivis HMI Cabang Makassar era orde baru Fahmi Rahman Gani S.Ag., bahwa pelantikan 105 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibaca bukan semata sebagai mekanisme administratif rutin.

“Melainkan sebagai bagian dari dinamika politik birokrasi daerah dalam kerangka penataan ulang struktur kekuasaan administratif,” ujarnya, Jumat (19/06).

Dalam perspektif ilmu administrasi publik, rotasi jabatan merupakan instrumen penting untuk memastikan berlangsungnya organizational equilibrium, sekaligus menguji kapasitas adaptif birokrasi dalam merespons tuntutan pelayanan publik dan agenda pembangunan daerah.

“Pada titik ini, perhatian analitis tidak lagi berhenti pada aspek seremonial pelantikan, melainkan pada bagaimana konfigurasi baru pejabat eselon II mampu membentuk pola kerja kolektif yang bersifat sinergis,” tambahnya.

Eselon II dalam konteks ini, kata Fahmi, tidak dapat dipahami hanya sebagai kepala perangkat daerah yang bekerja secara sektoral, tetapi sebagai bagian dari executive steering structure yang bertanggung jawab menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam desain kebijakan operasional lintas sektor.

Sinergi Eselon II dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

Dalam literatur collaborative governance, efektivitas birokrasi modern ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor organisasi untuk membangun koordinasi horizontal, bukan semata menjalankan komando vertikal.

“Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana para pejabat eselon II mampu meninggalkan pendekatan kerja yang fragmentatif menuju model kerja kolaboratif yang terintegrasi,” ujarnya.

Jabatan eselon II dalam struktur pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan simpul strategis yang harus berfungsi sebagai satu kesatuan sistem.

Fragmentasi kebijakan antar-OPD berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, duplikasi program, serta rendahnya dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sinergitas menjadi prasyarat fundamental dalam memastikan bahwa seluruh instrumen birokrasi bergerak dalam satu arah pembangunan yang koheren.