Beban Ganda Warga Makassar: Dibalik Euforia Pemilahan Sampah dan 4 Tong Warna-Warni

Opini Oleh: Muh Bachtiar Bakrie, S.H.,M.H. DFM

Founder LBH BaPaKa/ Direktur Pusat Kajian Solidaritas Masyarakat Sipil

Makassar, mitrasulawesi.id – Kota Makassar sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan gerakan “Sampahku Tanggung Jawabku” dengan mewajibkan warga memilah sampah dari rumah.

Kebijakan ini, yang diinisiasi oleh Wali Kota Makassar, memang terdengar mulia di atas kertas demi mewujudkan kota bersih dan ramah lingkungan.

Namun, jika ditelisik lebih dalam, kebijakan ini justru memunculkan pertanyaan kritis. Apakah warga tidak sedang dibebani dua kali? Di satu sisi, mereka wajib membayar iuran kebersihan bulanan, di sisi lain, mereka dipaksa menyiapkan infrastruktur pemilahan mandiri berupa empat tong sampah berbeda warna per rumah.

Ilusi Partisipasi atau Pengalihan Tanggung Negara?

Pemilahan sampah dari sumber (source separation) adalah prinsip dasar pengelolaan sampah modern.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem, bukan hanya kemauan warga.

Masalahnya, pemerintah kota seolah melemparkan tanggung jawab operasional ke pundak warga tanpa memberikan insentif atau fasilitas yang memadai.

Warga diminta membeli atau menyediakan empat tong sampah dengan kode warna berbeda (biasanya organik, anorganik, residu, dan B3).

Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, mungkin ini bukan masalah besar. Namun, bagi ribuan keluarga prasejahtera di permukiman padat Makassar, pembelian empat unit tempat sampah adalah pengeluaran tambahan yang memberatkan.

Ini menciptakan ketimpangan baru, kebijakan lingkungan yang hanya “ramah” bagi mereka yang mampu.

Paradoks Iuran Kebersihan vs Mandat Mandiri

Pertanyaan paling mendasar adalah: Untuk apa warga membayar iuran sampah jika mereka masih harus melakukan pekerjaan pemilahan sendiri?