SELAYAR, MITRASULAWESI.ID – Praktik penagihan layanan internet yang tetap berjalan meski jaringan sudah diputus sepihak, berencana digugat ke jalur hukum.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Selayar, Abdul Halim Rimamba, menyatakan tengah menyiapkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Rencana gugatan ini berawal dari tagihan atas nama pelanggan Nurwahidah Rimamba dengan Nomor Pelanggan 172115216669 sebesar Rp722.868.
Tagihan tersebut mencakup tagihan pokok dan biaya administrasi, yang terbit pada periode di mana layanan internet IndiHome disebut telah berada dalam status terisolir atau dihentikan transmisi datanya.
“Ini bukan sekadar sengketa tagihan kecil. Ini potret penyalahgunaan posisi dominan oleh penyedia jasa terhadap konsumen yang lemah,” ujar Abdul Halim Rimamba dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/11).
I. Trap Pascabayar dan Tagihan Tanpa Kontraprestasi
Dalam draf gugatan yang disiapkan, penggugat menilai terjadi ketimpangan kedudukan yang tajam antara korporasi dan konsumen.
Konsumen dihadapkan pada perjanjian baku tanpa ruang negosiasi, di mana kewajiban membayar dituntut otomatis, sementara hak konsumen disandera birokrasi.
Ketika status isolir diberlakukan, transmisi data disebut 0 MB/detik. Namun tagihan dan denda keterlambatan tetap berjalan.
Menurutnya, menagih biaya langganan penuh atas layanan yang diblokir oleh penyedia sendiri adalah penuntutan atas prestasi fiktif yang melanggar asas kepatutan dan keadilan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata.
II. Diduga Langgar UU Perlindungan Konsumen
Rencana gugatan ini mendasarkan pada tiga aturan utama:
1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 18 ayat (1) huruf a dan d melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau membebankan kewajiban sepihak saat konsumen tidak mendapat manfaat. Pasal 19 mewajibkan ganti rugi atas kerugian akibat jasa yang tidak sesuai.
2. Permen Kominfo No. 13 Tahun 2019: Penyedia jasa wajib memberikan restitusi proporsional jika terjadi pemutusan atau penurunan kualitas layanan (SLA). Namun menurut Rimamba, sistem penagihan tidak pernah memotong tagihan otomatis saat gangguan, sementara denda diproses real-time.
3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: Penggunaan NIK/KTP sebagai instrumen penyanderaan ekonomi tanpa putusan pengadilan dinilai sebagai tindakan ekstra-yudisial.
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
