SELAYAR, mitrasulawesi.id – Postingan Ehon Chan di facebook 18 Februari 2018 atas kekecewaannya selama berada di Selayar menjadi ramai setelah dimuat oleh tim media salah seorang Bakal Calon Bupati Kepulauan Selayar, tulisan tersebut sempat membuat kaget pemerhati pariwisata Kepulauan Selayar. Salah satunya, Rakhmat Zaenal, menganggapnya berlebihan dan unfair, Sabtu (18/1/20). Seolah kenyataan yang tidak nyaman (unconvenience truth), tapi sebagian karena informasi yang minim diterima oleh Ehon Chan, wisatawan dan tour operator dari negeri jiran ini tentang pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Dear Ehon Chan”
1. Pemerintah daerah sudah mencanangkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, dimana Desa-desa didorong untuk membuat perencanaan sesuai dengan potensi unggulan mereka, misalnya pengembangan pariwisata desa berbasis masyarakat dengan mendorong Desa Wisata. Tapi tentu saja, semua itu tergantung “kesiapan” setiap desa mulai dari perencanaan hingga tahapan implementasi yang terukur, termasuk penyiapan sumberdaya manusia di Desa. Peran pemerintah daerah saat ini lebih banyak sebagai fasilitator, dengan menyiapkan berbagai pelatihan dan penyiapan sarana, tapi tentu setelah melalui verifikasi mengenai kesiapan pemerintah desa, SDM pengelola, perencanaan yang terukur dan terstruktur, dll. Perlu difahami misalnya, mekanisme penganggaran di desa bisa berjalan setelah melalui asistensi dan persetujuan pemerintah Kabupaten, setelah melihat berbagai parameter di atas. Pengalaman selama ini, membuktikan, bahwa selama periode yang lalu, banyak program di desa dengan anggaran yang besar menjadi mandeg karena ketidak siapan pemerintah Desa, termasuk ketidak siapan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan pemerintah saat ini dominan dengan pendekatan parisipatif yang sifatnya bottom up, dan mengurangi top down. Konsep pembangunan desa saat ini bukan lagi Membangun Desa, tapi Desa Membangun. Desa Patilereng dengan Punagaang sebagai destinasi, telah memenuhi parameter di atas, sehingga pemerintah daerah melakukan pendampingan melaui pelatihan aparat desa dan pengelola, penambahan anggaran, peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, fasilitasi ke pemerintah yang lebih tinggi, termasuk sertifikasi diver dan service.
2. Perlu diketahui, bahwa dengan segala tantangan yang dihadapi Kepulauan Selayar, permasalahan di Kepulauan Selayar yang terdiri dari 130 pulau-pulau kecil, terpisah dari daratan utama Sulawesi Selatan, masih memprioritaskan pemerataan dan peningkatan pelayanan dasar seperti air bersih, listrik, infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dll yang daerah lain tidak perlu memikirkannya karena semuanya dibangun secara sentralistik di daratan utama. Walaupun begitu, sesuai hasil penilaian oleh BPS, Income per capita masyarakat Selayar berada di ranking 10 dari 24 kabupaten / kota di Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Selayar memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan (8,7 %).
3. Mengenai pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah sudah mendorong adanya Bank Sampah di setiap Desa, dan di beberapa Desa sudah berjalan dengan baik, termasuk di Kota Benteng. Di saat yang sama, dilakukan edukasi di masyarakat mengenai sampah plastik ini termasuk di pesisir dan laut, termasuk kebijakan pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di instansi pemerintah. Tapi sekali lagi, pendirian bank sampah ini tergantung kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan dan mengelola sarana dan prasarana yang disiapkan.
4. Mengenai kemiskinan, angka kemiskinan di Kepulauan Selayar masih mencapai 13,13 %, tapi masih lebih baik dari beberapa kabupaten di daratan utama seperti Luwu (13,36 %), Luwu Utara (13,69 %), Pangkep (15,10 %), dll. Ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, sehingga pemerintah membuat program yang mendorong masyarakat untuk mampu membuka lapangan usaha sendiri dan tidak semuanya berorientasi untuk bekerja di pemerintahan.
5. Mengenai usaha masyarakat di bidang pariwisata, pemerintah daerah sudah memberikan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat baik sebagai diver, guide, usaha kuliner, pengelola hotel dan restoran, dll. Hampir semua diver di Kepulauan Selayar pernah mendapatkan pelatihan, minimal pelatihan dasar, dan saat ini sudah berkiprah di berbagai usaha wisata. Mendorong wirausahawan muda di Kepulauan Selayar menjadi target pemerintah, baik melalui peningkatan kapasitas, maupun penyiapan sarana sesuai kewenangan dan regulasi yang ada.
6. Pengulangan kata incompetent leader and selfish leader sangat tidak nyaman karena faktanya, berbagai penghargaan dari berbagai lembaga resmi telah diraih daerah ini yang tidak diraih oleh daerah lain. Penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diraih 3 tahun berturut-turut yang pemerintah sebelumnya tidak pernah diraih. Begitupun dengan penghargaan dari Presiden RI, Kemenko Perekonomian, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Gubernur Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Pemerintah daerah adalah sebuah institusi besar dengan sumberdaya manusia yang beragam. Kami menyadari bahwa kapasitas SDM aparatur ini tidak merata di semua jenjang sehingga wajar saja bila ada aparatur yang masih memiliki keterbatasan pemahaman dan pengalaman. Ini juga yang menjadi perhatian pemerintah sehingga pemerintah daerah memfasilitasi aparaturnya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, dst.
7. Mengenai akses ke Punagaang dimana terdapat air terjun, ke Baloiya dimana terdapat gua bawah tanah, ke 400 tahun mesjid tua Gantarang, gong nekara, turtle sanctuary, dll saat ini sudah sangat baik dan bisa di tanyakan kepada kontak lokal yang memang mengetahui wilayah-wilayah itu.
8. Pengeluaran di Selayar terlalu dibesar-besarkan karena kami tahu kedatangan rombongan Anda selama beberapa kali dan berapa jumlah rombongan dan dilayani oleh operator lokal Selayar Marine Dive. Ini juga terlalu berlebihan dan tidak sesuai kejadian di lapangan.
9. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga berkomitmen dengan keberlanjutan sumberdaya sehingga dibuat Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang saat ini sudah mencapai 60 lokasi di 52 Desa Pesisir, dan 2 Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD). Di hampir semua desa pesisir ini sudah terbentuk kelembagaan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar mampu mengelola potensi pariwisata desa mereka dengan baik.
10. Mengenai akses udara yang dari 3 maskapai penerbangan menjadi 1 maskapai, tentu menjadi tantangan bagi kita semua. Pengelolan Bandara bukanlah mejadi domain pemerintah daerah walau pembangunan dan peningkatannya karena proses fasilitasi dan keseriusan kami membenahi akses ini. Pengurangan maskapai penerbangan bukan menjadi keinginan semua pihak – apalagi kalau disebut cut down seolah pemerintah daerahlah yang mengurangi atau menghentikan penerbangan itu, bahkan saat ini, pemerintah daerah justru ingin menambah penerbangan lagi termasuk kesiapan mensubsidi kalau memang diperlukan. Begitupun pihak swasta yang begitu mendadak menyampaikan pemberhentian layanan tentu mengagetkan bagi kita semua, karena justru terjadi di saat pemerintah daerah ingin menggenjot sektor pariwisata. Saat ini pemerintah daerah sedang menjalin komunikasi ulang dengan pihak-pihak terkait agar akses udara ini bisa lancar bahkan ditingkatkan kembali.
11. Mengenai listrik, kondisi Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau tentu menggunakan perjuangan dan pendekatan tersendiri. Listrik adalah kebutuhan dasar dan menjadi prioritas utama pamerintah. Perlu diketahui, dari 130 pulau dimana 43 pulau berpenghuni dengan 81 Desa dan 7 Kelurahan, perintah harus memikirkan bagaimana semua itu bisa terlayani. Walau listrik menjadi kewenangan dari PLN, upara pemerintah daerah sangat serius terutama dalam menjalin komunikasi dengan pemeritah pusat dan PLN. Scara bisnis, jumlah rumah yang kecil di sebagian besar pulau menjadi tidak layak untuk dibangun pembangkit listrik. Perlu diingat, PLN adalah perusahaan negara. Makanya pemerintah daerah mengupayakan listrik ini tidak saja dengan layanan PLN, tapi juga listrik tenaga surya terintegrasi (mencakup beberapa desa di pulau-pulau besar), layanan listrik tenaga surya mandiri di pulau-pulau kecil, maupun melalui penggunanaan generator set. Tahun ini, semua pulau utama dimana terdapat ibukota kecamatan (termasuk 5 kecamatan di kepulauan) sudah terlayani oleh listrik PLN. Menilai pembangunan Kepulauan Selayar yang terdiri dari kepulauan, tentu harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan lain agar seimbang dan fair.
12. Beberapa tour operator terus eksis dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Kepulauan Selayar, bahkan menjadi pengalaman petualangan yang berkesan. Akan sangat aneh ketika sudah datang berkali-kali ke Kepulauan Selayar dan tiba-tiba saja membangun opini negatif tentang pemerintahan saat ini. Dan perlu anda ketahui, hampir seluruh anggota Selayar Marine Dive yang mendampingi Anda pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah, bahkan beberapa sarana masih tetap difasilitasi oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Ini tentu merupakan komitmen pemerintah daerah untuk selalu mendorong enterpreneur lokal untuk maju dan berkembang.
13. Sebagai masyarakat Selayar, saya harus menanggapi ini dengan sangat serius karena tulisan anda bisa berdampak dengan sangat buruk pagi pengembangan pariwisata di Kepulauan Selayar, tapi kami bisa maklum karena kurangnya informasi yang didapatkan mengenai pemerintahan dan strategi pembangunan di kabupaten kepulauan ini.
14. Kami menghargai masukan ini walaupun beberapa harus kami luruskan agar informasi yang Anda tulis berimbang.
15. Terima kasih bahwa setelah Anda menulis dan berteriak lantang “tidak akan kembali ke Selayar”, *Anda telah datang kembali menikmati keindahan Kepulauan Selayar.*
Terima kasih”.
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
