SELAYAR, mitrasulawesi.id – Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi tehnis untuk mengawal program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni menjadikan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia
yang ditopang oleh 3 program prioritas salah satunya, lengket di Dinas DKP, yakni menjadikan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu.
Hal ini diuraikan oleh, Ir. Makkawaru, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP), ketika ditemui beberapa Media, di ruang rapat Kantor DKP, Kawasan TPI, Bonehalang, Benteng Selatan, Selasa (7/12/2021).
Rencana tersebut sudah diimplementasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan diharapkan terwujud hingga tahun 2026.
Kadis Makkawaru, jelaskan lagi bahwa, DKP Kepulauan Selayar, telah siap, setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai program yang akan menjadikan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia.
Program tersebut saat ini telah menjadi Visi dan Misi pemerintah Kabupaten yang ditopang oleh 3 program prioritas salah satunya itu adalah Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu sesuai yang terkait dengan tupoksi saya.
“Progresnya sampai saat ini kita sudah melakukan studi kelayakan, kita sudah menyusun master plan versi pemerintah daerah”, urai Kadis DKP Makkawaru.
Tapi dalam rangka mewujudkan ini Kawasan Industri perikanan terpadu memang semua kewenangan masuk disini untuk mewujudkan cita-cita kita apa yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten, terutama Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Kewenangan untuk versi Pemerintah Daerah kita sudah menyiapkan bahkan kelayakan lokasinya itu oleh ahli telah merekomendasikan di Angkoang, Kecamatan Bontosikuyu sebagai lokasi.
Sebagai tim teknis, Bupati Basli Ali dan Wakil Bupati H. Saiful Arif, berharap bagaimana supaya program ini bisa memasuki kebijakan provinsi dan salah satu yang kita dorong untuk bisa masuk di Provinsi kita masukkan Kawasan Industri Perikanan Selayar agar masuk di rancangan Perda penyusunan Tata Ruang perubahan dan dari konsep ini Alhamdulillah sudah diakomodir.
Kawasan Industri perikanan ujung-ujungnya bagaimana nelayan itu, sesuai tugas pemerintah, supaya nelayan ini bisa ada peningkatan dan kesejahteraan nelayan.
Kepada kebijakan pemerintah pusat kami juga sudah berupaya dan progresnya sampai saat ini sudah 6000 lebih nelayan kita yang sudah dapat pengakuan sebagai nelayan secara nasional.
Dari jumlah nelayan se Kabupaten sebanyak sepuluh ribu lebih sebagai pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dan tidak bisa dipungkiri bahwa nelayan Selayar, terbanyak ada di Kepulauan. (*)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
