Dandim 1415 Selayar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kegiatan rapat koordinasi ini menunjukkan keseriusan TNI dan lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana alam, mengingat Selayar merupakan wilayah kepulauan yang rawan angin kencang, gelombang tinggi, banjir rob, dan longsor.

“Masih terdapat tantangan geografis, terutama pulau-pulau terluar seperti Pasimasunggu, Pasilambena, Takabonerate, yang memerlukan jalur logistik khusus dan sistem komunikasi yang stabil,” ujarnya.

Dandim Selayar menyampaikan Langkah-langkah siaga bencana yaitu:

1. Peningkatan koordinasi antar instansi melalui pusat informasi terpadu saat status siaga bencana.
2. Penegasan alur komando untuk menghindari overlap tugas saat respon lapangan.
3. Identifikasi dan pemetaan rawan bencana untuk daratan besar Selayar maupun pulau terluar.
4. Pemeriksaan dan penyiapan peralatan seperti perahu karet, alat komunikasi, tenda, logistik darurat.
5. Pengaktifan peran Babinsa dan perangkat desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terdampak
6. Memonitor Perkembangan situasi dan cuaca serta melaporkan setiap perkembangan ke Komando atas.

Dalam rapat koordinasi terpadu ini direkomendasi.

1. Membangun Sistem Informasi Bencana Terintegrasi (SIBT) Menggunakan mekanisme pelaporan cepat berbasis radio, HT, dan grup komunikasi lintas instansi.
2. Optimalisasi Gelar Pasukan dan Peralatan Pra-Bencana, Melakukan pengecekan berkala Kapal/Perahu TNI AL dan Basarnas, Kendaraan taktis, Tenda evakuasi, Genset dan alat penerangan, Logistik makanan siap saji.
3. Babinsa bersama BPBD melakukan Sosialisasi ke sekolah-sekolah, Pelatihan evakuasi sederhana di desa dan Pemberian tanda jalur evakuasi
4. Pemetaan Digital dan Pemetaan Lapangan Melibatkan Dishub, BPBD, dan Pemdes untuk Titik rawan longsor, Area rawan banjir pesisir, Lokasi potensi terputusnya jalur transportasi
5. Kerja Sama Mobilisasi Lintas Instansi
   TNI, Polri, BPBD dan Basarnas harus memiliki mekanisme mobilisasi cepat, terutama untuk pulau terluar yang sulit dijangkau jika cuaca ekstrem.
6. Meningkatkan Kapasitas Komunikasi Laut dan Udara Mengantisipasi kondisi cuaca buruk yang menghambat kapal untuk beroperasi.
7. Penetapan Status Siaga Bencana Musim Penghujan Dengan peningkatan intensitas curah hujan, perlu ada peningkatan status siaga dan kesiapan posko selama periode Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.