Masyarakat Menaruh Harapan Terhadap Program Prioritas Jelang Seleksi Eselon II Pemkab Selayar

oleh -

Selayar, mitrasulawesi.id – Menjelang pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) Tanggal 06-21 Maret 2026, publik menaruh harapan besar agar proses ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar melahirkan figur-figur yang mampu menggerakkan pemerintahan dan birokrasi secara efektif dan berdampak.

Momentum ini penting, bukan hanya bagi para peserta seleksi, tetapi juga bagi arah pembangunan daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Fahmi Rahman Gani alumni IAIN Alauddin Makassar, di masanya, aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar.

Ia menyarankan agar Kepala Dinas mampu menjabarkan kebijakan pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Selayar yang memiliki kewenangan tertinggi di wilayah kabupaten kepulauan selayar.

“Dalam konteks pemerintahan daerah, Kepala Perangkat Daerah memiliki posisi strategis dalam menjalankan kebijakan bupati,” ujar Fahmi yang fasih berbahasa Arab, Selasa 07 April 2026.

Menurut Fahmi, yang pernah mengabdi di Setjen DPR RI selaku asisten KH. Muchtar Adam dan aktif berinteraksi dengan senior dan yunior HMI yang tergabung di KAHMI mengatakan, mereka (Kepala Dinas, red), bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi aktor kunci yang menentukan apakah kebijakan benar-benar mampu dihadirkan dalam denyut nadi kehidupan masyarakat atau hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan.

“Karena itu, seleksi Eselon II sudah selayaknya dimaknai sebagai proses penyaringan kepemimpinan, bukan sekadar kompetisi jabatan,” tekannya.

Program prioritas daerah seperti Gemerlap, Gemetar, dan Chek Point saat ini telah menjadi arah kebijakan yang jelas, tidak membutuhkan pengulangan narasi, tetapi membutuhkan kerja dan eksekusi yang konsisten, sistematik, terukur, dan terkoordinasi.

“Di sinilah pentingnya sinkronisasi, setiap calon pejabat eselon II selayaknya telah memiliki kerangka pikir yang utuh tentang bagaimana memahami substansi program prioritas, menerjemahkan ke dalam program teknis dinas, serta memastikan keterkaitan antar kegiatan agar tidak berjalan secara parsial,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *