Bachtiar : RUU Omnibus Law Harus Menguntungkan UMKM

Makassar, MitraSulawesi.id–Januari ini pemerintah rencananya akan menyerahkan draf RUU Omnibus Law ke DPR. Sebuah langkah cepat yang coba dilakukan pemerintah untuk menjadi jawaban atas persoalan banyaknya regulasi dan saling tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Rencananya pemerintah akan menyerahkan dua RUU Omnibus Law yaitu RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja yang nantinya akan menjadi satu payung hukum yang akan menggantikan puluhan payung hukum lainnya yang saling berkaitan.

Menanggapai hal tersebut, Ketua Asosiasi UMKM Aku Mandiri Sulsel, Bachtiar Baso menyambut positif hal ini. Menurutnya untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mendorong dengan serius pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan pelaku UMKM sebagai penyumbang terbesar perekoniam yang ada.

Menurutnya, persoalan terbesar pelaku UMKM saat ini berkaitan dengan regulasi dan iklim usaha yang sangat tidak mendukung di era digital saat ini.

“Pelaku UMKM itu penyumbang terbesar perekomomian, mereka harus bertumbuh namun soal terbesarnya regulasi dan iklim usaha yang sudah tidak kontektual, kasian Indonesia bila harus terus terjebak pada model lama ditengah kompetisi usaha yang semakin cepat, omnibus law ini harus benar-benar hadir dan menguntungkan UMKM kita”, ujarnya, Jum’at, 17/01/20.

Indonesia diharapkan dapat berani untuk beradu cepat dengan jaman apalagi dalam memasuki bonus demografi 2020-2030.

Ketersediaan usia produktif yang melimpah akan menjadi keuntungan tersendiri buat Indonesia kedepan selama dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul karena bisa menjadi persoalan baru dan sangat riskan nantinya bila kehadiran sumber daya manusia yang melimpah tidak dapat dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang banyak akan menghasilkan pengangguran.

“Indonesia harus berani, kita sudah masuk fase bonus demografi, ruang kerja harus semakin banyak, sumber daya manusia harus unggul, iklim investasi harus tumbuh dan berkembang, dunia usaha harus bergerak capat dengan regulasi yang tidak berbelit belit, tinggal pemerintah libatkan seluruh pihak baik dari akademisi, praktisi hukum, pakar dan usaha, pekerja sampai buruh agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas ini, Indonesia harus maju,” tutupnya.(*)