LUTRA, mitrasulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara gelar rapat paripurna tentang laporan pansus dan penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2019, Rabu (22/4/20).
Rapat Paripurna DPRD berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Luwu Utara, di hadiri langsung Wakil Bupati Luwu Utara, Muh Thahar Rum, anggota DPRD dan segenap OPD.
Dari 19 poin rekomendasi DPRD atas laporan pertanggung jawaban Bupati Lutra salah satunya.
“Agar Pemerintah Daerah (Pemda) tetap fokus dan mengakomodir kembali kepsertaan penerima bantuan iuran (PBI)-APBD BPJS kesehatan sebanyak 18.943 jiwa, masyarakat lutra yang kepesertaanya telah di non aktifkan atau cut off terhitung 2 februari 2020.
Lanjut, bukankan kepesertaan BPJS kesehatan merupakan komitmen pemerintah daerah dengan BPJS kesehatan melalui penandatangan nota kesepahaman (MOU) dalam mencapai universal coverage (UHC) tahun 2019,” jelas Haeruddin Yusuf dalam laporan pansus.
Namun di sela – sela rapat paripurna DPRD Luwu Utara, Legislator PKB Riswan Bibbi melakukan interuksi terkait anggaran penanggulangan penanganan covid-19.
“Anggaran penanggulangan penangan covid-19 untuk dilaksanakan secara transparan dan akutanbel,” tegas Riswan Bibbi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Lutra (Drs. Basir menyerahkan rekomendasi DPRD atas laporan keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 kepada Wakil Bupati Luwu Utara dan disaksikan Wakil Ketua DPRD (Awaluddin, SE) dan Segenap Anggota DPRD lainnya. (bms)
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
