Pangkep, Mitrasulawesi.Id — Warga kelurahan Sibatua mengadukan masalah bansos ke Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid. Kunjungan itu dilakukan sehari jelang Lebaran di Rujab Bupati Pangkep, Sabtu, 23 Mei 2020.
Syamsuddin didampingi staf khusus bupati Pangkep, Muhammad Arsyad Yunus menerima sekira 20 orang warga. Para warga mengadukan adanya oknum pendamping di tingkat kelurahan yang melakukan pemotongan bantuan hingga melakukan politisasi bantuan.
Salah satu warga, Musdalifah menyampaikan langsung ke bupati Pangkep perihal tindak pemotongan yang dialkukan salah satu oknum pendamping keluarahan. Modusnya dengan meminta seluruh ATM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) milik warga kemudian mencairkan sembako ke agen-agen.
“Yang jadi masalahnya itu, nominal barang yang dibelanjakan tidak masuk akal. Seperti pada pencairan tahap awal dari Januari hingga Maret, harusnya nominalnya sebesar Rp200 ribu, tapi belanjanya hanya beras 5 KG dan telur 24 butir. Bulan kedua, beras 10 KG dan telur 8 butir sedangkan pencairan tahap tiga hanya ayam potong dua ekor,” katanya kepada bupati.
Musdalifah mengatakan bahwa kasus itu tak hanya dia yang mengalaminya. Namun hampir seluruh warga di RT nya dilakukan seperti itu. “Kami dari warga tidak tahu menahu berapa saldonya dan item belanjanya. Yang kami tahu hanya barang diberikan karena ATM yabg pegang adalah pendampingnya. Nanti bulan lalu saat berpolemik saya mengetahui bahwa nominalnya tak sesuai dengan belanjanya. Saya pun melaporkan ke kelurahan dan mendapatkan intimidasi dari perangkat kelurahan,” lanjut dia.
Musdalifah pun mengungkapkan bahwa persoalan hukum pemotongan bantuan itu, dia telah menyerahkan ke tim lembaga hukum yang mendampingi masyarakat. “Sudah dilaporkan ke polisi. Kita ke Pak Bupati untuk menyampaikan masalah kita agar warga merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari Bupati. Warga khawatir karena mendapatkan perlakukan intimidasi dari orang,” ujar dia.
Syamsuddin A Hamid pun mengakui bahwa persoalan itu adalah pelanggaran hukum sehingga harus dipidanakan. Dia pun meminta agar pihak warga maupun pendamping hukum warga yang telah terbentuk untuk melaporkan kasus itu ke polisi. Jika terbukti bersalah, dia berjanji akan mencopot oknum tersebut, bahkan hingga tingkat lurahnya.
“Pokoknya saya tidak mau tahu kalau ada bantuan warga yang dipermainkan. Saya mau masalah ini tuntas. Laporkan di polisi, Carikan buktinya, saat itu pula saya langsung berhentikan. Jangan main-main dengan warga. Saya sudah melakukan contoh di Lurah Anrong Appaka. Di terbukti melakukan politisasi bantuan, saya langsung berhentikan. Tidak ada tolerir terkait bantuan masyarakat,” tegas Syamsuddin.
Sebelumnya, Lurah Sibatua, Harianti saya pansus di DPRD beberapa waktu lalu mengatakan bahwa warga yang bersangkuatan telah dia tanyai perihal aduan mereka dengan memberikan fakta bahwa mereka merupakan penerima bantuan. “Ada satu warga-ku, tidak usah saya sebutkan namanya. Saya tanyai, kenapa kita ikut? Dia jawab kalau dia dipanggil, dikumpulkan dan dijanjikan bahwa kalau ikut ke kantor bupati, akan menerima BST saat itu juga. Padahal, Bagaimana bisa dapat kalau sudah terdaftar di PKH,” cerita dia meniru perkataan salah satu warganya.
Harianti menambahkan, bahwa sebelum warganya datang ke kantor bupati, mereka sempat berkumpul di daerah sanrangang. Di sana mereka dijanjikan Kalau hadir dalam unjuk rasa tersebut dengan mengumpulkan KK akan mendapatkan BLT itu sesuai janji dari pendamping mereka.
“Terkait wargaku yang namanya Muzdalifah, dia membuat karangan sendiri saja. Sebab ATM yang dia sebutkan PIN-nya telat terganti ternyata hanyalah karangan. karena saat saya mengajaknya untuk memperbaiki ATM tersebut ke bank dia menolak pergi dengan alasan bahwa atm-nya telah diperbaiki. padahal PIN dalam program BPNT tidak bisa dirubah ataukah diganti. Terkait isi saldonya yang berkurang itupun adalah bohong karena dia telah menarik semua isi saldonya,” kata Lurah Sibatua.
Sry
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
