Sidrap, MitraSulawesi.id– Beredarnya video di sosial media terkait aksi masyarakat menanam pohon pisang di jalanan rusak, Jl Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Sidrap mendapatkan respon dari Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Dari beberapa media yang beredar, Pemerintah Kabupaten Sidrap memberikan jawaban dari video yang beredar tersebut. Pihaknya mengungkapkan perencanaan pengerjaan jalanan di Jl Lanto Daeng Pasewang akan mulai dilakukan pada bulan Juli mendatang.
“Selain itu ada beberapa titik pemeliharaan ruas jalan lainnya dalam kota Pangkajene, tahun ini juga akan dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran pemeliharaan yang ada di dalam APBD 2022,” ungkap Kabid Jalan dan Jembatan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Biciptapera) Sidrap, Muhammad Yusuf ke beberapa awak media.
Selain itu, peristiwa tersebut juga mendapat respon dari salah satu Anggota DPRD Sidrap, H. Pathuddin, ST. Ia menilai aksi masyarakat menanam pohon di jalanan rusak suatu hal yang wajar sebagai bentuk aksi protes kepada pemerintah.
“Mestinya masyarakat terkait menanam pohon pisang di tengah jalan tidak perlu terjadi jika pemerintah bisa cepat merespon atau tanggap terhadap kerusakan parah yang terjadi terutama di jalan-jalan kabupaten, namun bila hal seperti itu terjadi sah sah saja,” tuturnya saat di konfirmasi, Jum’at 24/07/22.
Ia juga menambahkan pengalokasi anggaran perbaikan dan perawatan jalan di tahun 2022 belum bisa memenuhi kerusakan jalanan yang ada di Sidrap.
“Kalau menyelesaikan masalah perbaikan seluruh jalanan di Kabupaten Sidrap, pemerintah hanya mengandalkan alokasi anggaran tahun ini itu sangat kecil. Karena anggaran tahun ini hanya 1 M,” jelas Ketua DPD PPP SIdrap tersebut.
Melalui awak media kami, H. Pathuddin juga berharap pemerintah tetap terus merespon aksi-aksi protes yang dilakukan masyarakat.
“Tetap harus merespon cepat kalau ada seperti ini, cuma, hal ini jadi presenden. Tidak baik juga buat pemerintah, masa harus ada seperti ini baru ada tindakan, walaupun pemerintah itu juga membangun di dahului dengan perencanaan, karena mencegah lebih baik dari pada memperbaiki,” tuturnya.
“Mestinya hal ini tidak perlu terjadi berulang-ulang karena pemerintah bisa memperbaiki kalau ada kerusakan parah tampa melalui perencanaan, seperti yang kami lakukan kami memakai uang pribadi kalau belum waktu pengerjaan, karena pencairan anggaran daerah butuh proses panjang,” tutup H. Pathuddin, ST. (HK/tim)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
