“Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong melalui Stranas PK adalah sektor Bantuan Sosial, hal ini terkait dengan akurasi data penerima bantuan sosial,” ucapnya.
Untuk itu, setelah mengikuti Rapat, Bupati Basli Ali menegaskan kepada instansi terkait untuk berhati -hati melakukan pendataan dan pengusulan nama-nama penerima bantuan sosial.
“Croschek dengan baik, Jangan mendata penduduk yang diketahui bahwa penduduk tersebut tidak layak untuk menerima bantuan, tapi didata layak dan kemudian diusulkan untuk menerima bantuan, kalau sampai ini terjadi berarti yang melakukan pendataan terlibat atau punya itikad melakukan tindak pidana korupsi,” tegas bupati.
Lanjut, bantuan itu berasal dari keuangan negara, artinya pendata secara sengaja telah menimbulkan kerugian negara dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran nantinya.
Pada Rapat Stranas PK ini Bupati Basli Ali didampingi Pj. Inspektur Kabupaten Irwan Baso, dan Kadis Sosial Sakmawati. (Humas-IC)
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
