Terkait penyedia barang, kami sudah Sosialisasikan kepada masyarakat dan penerima manfaat di dua desa tersebut.
“Dari hasil sosialisasi inilah tidak ada satu pun yang sanggup menjadi penyedia bahan material seperti kayu, seng, semen dan lain-lain sehingga kami menyerahkan kepada kepala desa Jinato untuk ditangani pak, kebetulan suaminya adalah pengusaha dan punya kapal pengangkut barang, ia bersedia menyiapkan bahan material apa yang dibutuhkan dan siap mengangkut semua jenis barang, baik barang dari toko diantar ke pulau. Dan itu sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial, jadi bukan karena jabatannya sebagai kepala desa tapi kesiapan dan kesanggupannya,” ujar Kadis Sosial.
Satmawati menjelaskan bahwa kekisruhan ini terjadi dikarenakan adanya pemberitaan di media online yang secara kebetulan kepala desa Jinato adalah anak saya.
“Siapa pun yang menjadi Kepala Dinas Sosial kalau data penerimanya adalah dua desa itu, yaitu Jinato dan Tambuna maka kepala dinas tetap memberikan kepada desa itu, jadi bukan karena jabatan anak saya sebagai kepala desa. Kita ini hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan,” tandasnya.
“Waktu itu saya berada di pulau keliling memantau di dua desa dengan kegiatan ini, tiba tiba mendapat telpon saat kepala masih terasa oleng karena cuaca buruk disitulah kemungkinannya terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman saya,” tambahnya.
Lanjut Hj. Satmawati mengatakan terkait adanya rumor dokumentasi gambar KPM menerima uang kemudian uang itu diambil kembali, itu bukan dari kami, bisa saja itu dokumentasi dari perbankan karena proses pencairannya ada di sana (bank,red) yang dipercayakan oleh pemerintah.
“Kami tidak menangani uangnya. Yang kami tangani adalah RAB nya, sesuai kebutuhan penerima manfaat, itu yang kami sampaikan kepada kepala desa karena setiap penerima manfaat berbeda-beda kebutuhannya. Beda PKM daratan bisa saja langsung ke toko, mengambil barang yang dibutuhkan. Ini pulau kasian masyarakat kalau bolak balik nyeberang daratan pulau mengambil barang ke toko,” umbar Kadis Sosial.
Data yang diterima oleh Dinas Sosial, yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni di Jinato sebanyak 15 KK, sementara di Desa Tambuna sebanyak 33 Kepala Keluarga. Jumlah ke keseluruhan 48 KK dua desa dengan Anggaran Rp 480 Juta.
Bantuan serupa juga dialokasikan di Desa Tambolongan, Kecamatan Bontosikuyu dan daratan ibu kota benteng. Selain program bedah rumah, paket bantuan permakanan, juga akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat di kepulauan yang selama ini belum tersentuh BLTD.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dan memperkuat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Selayar. Kita pantau Kemarin di dermaga benteng, ada 3 kapal mengangkut semen sebayak seribu sak untuk 2 desa yang mendapat bantuan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab moril kita kebanyakan fokus di kegiatan ini. Semoga pekerjaan ini cepat selesai dan dinikmati masyarakat,” tutup Kepala Dinas Sosial Hj. Satmawati, S.Sos., M.AP. (#*#/ANH)
