Dituduh Terkait Pagar Laut, Direktur MPSI: Pernyataan Jokowi Memperkeruh Situasi

Lanjut Direktur MPSI Noor Azhari mengatakan, sebagai mantan presiden diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan memberikan komentar yang justru memperburuk keadaan.

Bahkan, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.

“Jokowi harusnya paham saat sudah bukan lagi di posisi penguasa penting untuk menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.

Dia juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang harus dipertanggung jawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak kebijakan yang beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan,” tegasnya.

Menurut dia, kekacauan yang terjadi saat ini tidak lepas dari warisan kebijakan Jokowi selama menjabat.

“Apa yang diutarakan Jokowi bak peribahasa lama menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri sepertinya beliau kebanyakan main air kolam,” ucapnya.

Sudah saatnya pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politik dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Negara ini adalah negara hukum, tidak ada manusia atau korporasi yang kebal terhadap aturan,” ujar Noor.

Dia mencontohkan kepada pemerintah untuk belajar dari Singapura. Pelanggaran hukum oleh pihak swasta, termasuk konglomerat dan perusahaan asing dapat berujung pencabutan izin usaha. Pendekatan tegas seperti itu perlu diterapkan di Indonesia agar tidak ada pihak yang merasa superior di atas hukum.

Noor mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan saat ini sangat penting untuk menghindari polarisasi yang semakin merugikan.

“Para pejabat publik harus bisa jaga kepercayaan publik. Sehingga,hal yang paling penting adalah semua pihak baik mantan pejabat maupun masyarakat umum harus ikut menjaga stabilitas politik dan sosial demi masa depan bangsa,” katanya.