Ia menilai ketidakhadiran bupati menunjukkan sikap abai terhadap rakyat.
“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat. Kebijakan yang mereka keluarkan sudah menyengsarakan, tapi saat rakyat protes justru tidak mau mendengar langsung,” tegasnya.
Aksi ricuh ini membuat aktivitas pemerintahan di kantor bupati lumpuh. Pegawai terlihat panik dan sebagian meninggalkan kantor.
Batu berserakan di badan jalan, sebagian massa berlarian terkena semprotan water canon, sementara yang lain tetap bertahan sambil berteriak menolak kenaikan PBB-P2.
Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menyebut bupati dan wakil bupati sedang berada di luar kota. Ia juga membantah isu kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen.
“Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoax. Kenaikannya hanya 65 persen,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Bone, Angkasa, mengatakan kenaikan PBB-P2 wajib dilakukan karena adanya peringatan dari KPK dan BPK.
Sementara itu, Kepala Bappeda Bone, Angkasa, mengatakan kenaikan PBB-P2 wajib dilakukan karena adanya peringatan dari KPK dan BPK.
“Kenaikan ini wajib dilakukan karena telah mendapatkan peringatan dari KPK dan BPK,” jelasnya. (#*#)
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
