KONAWE, MitraSulawesi.id–Pemilihan Kepala Desa secara serentak se – kabupaten Konawe hari kamis, 12 Desember yang lalu telah di gelar di masing-masing Desa setiap kecamatan .
Anas Padil selaku Aktivis Hmi, memberikan selamat kepada kepada seluruh calon kepala desa yang terpilih se-kabupaten Konawe di setiap kecamatan.
“Selamat atas terpilihnya menjadi kepala desa, semoga amanah menjalankan tugas dan kepemimpinannya di wilayah pemerintahan masing – masing di setiap desa sekabuten Konawe, dan semoga harapan di setiap visi dan misi melalui tujuan masing-masing kepala desa yang terpilih dapat mewumujudkan masyarakat adil makmur yang di ridhoi Alllah SWT,” ungkap Anas, Ahad, 15/12/19.
Sesuai data yang ada, bahwa jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Konawe beberapa hari yang lalu itu berjumlah 129 Desa. Namun yang ikut dalam pemilihan kepala desa hanya 123 Desa, ada 6 (enam) Desa tidak sempat ikut dalam pelaksanaan pilkades, informasi yang di terima tidak di usulkan oleh camat yang bersangkutan di karenakan masalah administrasi dan adanya sengketa .
Dia menambahkan bahwa Kepala Desa yang terpilih dalam pilkades tahun 2019 ini, sangat di harapkan mampu membawa dorongan dan terobosan positif terhadap harapan masyarakat di Desanya masing-masing, sebab Kepala Desa yang terpilih harus mampu dan paham betul apa yang menjadi tugas dan peranananya sebagai pemimpin di Desanya. Sehingga di harapkan mampu berkonstribusi positif terhadap daerah dalam pengelolaan desa yang modern .
“Bahwa jika kita amati dan cermati kabupaten konawe ini sementara dalam tahap proses pembangunan yang berkelanjutan, dan salah satu indikator yang mendorong Pertumbuhan dan perkembangan Daerah kabupaten Konawe adalah investasi yang berada di wilayah Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondoala dan kecamatan Kapoiala,” kata Anas Padil yang juga mahasiswa pascasarja Universitas hasanudin Makassar
Menurutnya, peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan perhatian khusus kepada Kepala Desa yang terpilih yang ada di wilayah Lingkar Tambang tersebut, sebab jika di amati grafiknya selama ini peran Pemerintah Desa dari periode ke periode tidak mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pengelolaan desa.
“Apa lagi saat ini Daerah tersebut tidaklah menjadi beban bagi Pemerintah soal anggaran dana Desa sebab ada perusahaan yang membantu mengelola pembagunan daerah di wilayah tersebut di tambah lagi di support dengan anggaran dana Desa yang di gunakan,” terang Anas.
Peran pemerintah daerah dalam hal ini cukup mensupport dan melakukan pengawasan yang ketat saja. Soal dana Desa yang akan di gunakan dalam penganggaran di wilayah prioritas di Lingkar Tambang tersebut, sebab Jika di cermati dana sosial dari perusahaan CSR ( Coorporate Social Responsibilty) itu sudah menjadi kajian akademik dan mempunyai mekanisme penganggaran dan di tuangkan dalam bentuk program di setiap Desa di Lingkar Tambang baik membiayai sektor pembagunan fisik dan pembagunan manusianya dalam bentuk pemberdayaan.
“Anas Padil yang juga anak desa yang di besarkan di wilayah tersebut, sangat mengharapkan agar supaya dana desa dan anggaran CSR itu tidak tumpah tindih dalam hal realokasi anggaran maka perlu perhatian khusus oleh Pemerintah daerah membuat regulasi atau mekanisme kalau perlu membuat perda soal aturan yang mengatur realokasi anggaran CSR yang nantinya akan di terapkan melalui program agar tepat sasaran,” ungakpnya saat di tanya crew kami.(Ube)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
