PKI Isu Nasional, Perjosi Pertanyakan Ketidak Hadiran Polda dan DPRD Sulsel

oleh -

Makassar,Mitrasulawesi.id– Menanggapi isu perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kian marak muncul melalui Simbol di berbagai daerah di Indonesia, membuat Pengurus Perserikatan Jurnalist Siber Indonesia (Perjosi) menggelar kegiatan webinar Dialog Interaktif melalui aplikasi Zoom, yang digelar Sabtu 6/6/2020.

Kegiatan yang mengundang perwakilan TNI, Polda, Prof. Dr.H. Arman Razak M.Sc (Guru besar Unhas), DPRD Sulsel, dan Arqam Azikin (Pengamat Politik dan Kebangsaan).

Kegiatan berlangsung sejak pukul 16:00 hingga 20:00, mengangkat tema “Mencegah Penyebaran Paham Komonisme di Sulsel” dihadiri penanggap dari berbagai bidang, diantaranya, Dr.Buhari S.Pd, M.Pd., (Akademisi) Muhammad Zulkifli ST, MT., (ketua Brigade Muslim Indonesia) Arianto Burhan Makka, (ketua Garda Nusantara Sulsel), Zulkifli Tahir (Ketua OKK Sulsel), Lanyala Soewarno (Ketua HImpunan Mahasiswa Islam Sulselbar), dan Pasa Maraya (Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia wilayah Sulselbar).

Baca Juga:  KPU Pastikan Tidak ada Calon Independen di Gowa

Salim Djati Mamma, yang juga ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perjosi, sangat menyayangkan ketidak ikut sertaan Polda Sulsel dan DPRD Sulsel, menurut Salim, ketidak hadiran anggota dewan maupun pihak kepolisian menjadi sebuah pertanyaan besar apalagi isu PKI sudah menjadi PR nasional.

Baca Juga:  Komunikasi Dinas PU Makassar Ke Pemprov Berbuah Kepuasan Masyarakat

“Kami dari penyelenggaraan sangat menyatakan ketidak ikut sertaan Perwakilan Rakyat dan Penegak Hukum di Sulsel, sementara kami sudah menyurat secara resmi dan mendatangi langsung Humas Polda Sulsel, untuk memastikan perwakilan Polda, tetapi tidak hadir,” tutur Salim, Sabtu 6/6.

Kegiatan yang dipandu Arif Wangsa (Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam) sebagai Moderator, berlangsung menarik, kegiatan ini diikuti 70 lebih peserta, walaupun kagiatan yang dibatasi tempat, tetapi kegiatan ini tidak menyurutkan antusias dari berbagai daerah yang ikut kegiatan ini.

Baca Juga:  Hadapi Transformasi Digital, Dinas PU Makassar Gelar Forum Jasa Konstruksi

“Harusnya kegiatan ini di ikuti DPRD sebagai Wakil Rakyat, dan juga Polda sebagai Penagak hukum, agar masyarakat bisa mendengar langsung bentuk pencegahan yang dilakukan intansi terkait,” tutup Wartawan Nasional ini.(Ar/WD)


Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses