Opini : Titik Garis Perjuangan

oleh -
oleh
Penulis, Aktivis Forum Kajian Konstitusi dan HAM, Bang Rafli

Opini, MitraSulawesi.id– Demarkasi ruang gerak dalam melontarkan wacana kritik menjadi ancaman demokrasi. Nalar Kritis yang tak hentinya membumi menjadi keharusan dan kewajiban garis perjuangan, segala ancaman menjadi hal yang tidak lumrah disetiap gerak.

Benturan gagasan dan konsep yang saling bertarung diruang dialog, antara Dalil kepentingan ummat dan kepentingan kelompok saling bertikai dalam memperjuangkan setiap orientasi masing-masing. Alangkah lucunya, Masih banyak spesies manusia yang cenderung berkompromi dalam mempertahankan kepentingan dalam lingkarannya yang mengesampingkan kepentingan Ummat yg disebabkan oleh banalitas intelektual dan hasrat kekuasaan.

Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan menjadi runtuh, impian untuk membangun masyarakat yang adil makmur dan sejahtera dalam sistem demokrasi laksana fatamorgana.

Baca Juga:  Viral Dimedia, Ombudsman Jembatani Siswi yang Diusir Pihak Sekolah

Namun, komitmen primordial dalam memperjuangkan kebenaran menjadi spirit gerak tanpa titik batas perjuangan.

Kegandrungan Politik Transaksional melahirkan Eksploitasi Rakyat

Demokrasi sebagai wujud Implementasi Kedaulatan rakyat bermanufer ke arah pola eksploitasi rakyat disaat momentum Politik, dimana pada saat masa mendekati berakhirnya kekuasaan lama menuju ke arah rezim baru, para mesin politik mulai dinyalakan oleh para figur politik. Segala program kerja mulai di bangun sebagai amunisi menyerang paradigma rakyat yang sebenarnya sebatas asumsi belaka yg tak terealisasikan, tak hanya sampai pada pola itu, serangan materi pun menjadi pamungkas kemurnian suara rakyat demi rebutan kursi kekuasaan.

Money Politik adalah wabah musiman dimasa momentum politik yang menghancurkan pola berfikir masyarakat. Asas “Vox Populi Vox Dei” menjadi “Vox Populi vox Money” adalah realitas kehacuran berfikir masyarakat. Tentu hal itu adalah by desine politisi yg gandrung terhadap politik transaksional. Mental Politisi itulah yg perlu direvolusi menuju figur Negarawan. Keharusan edukasi politik terhadap rakyat adalah hal wajib demi melahirkan kualitas Demokrasi bukan moneykrasi.

Baca Juga:  Bupati, Shalat Jumat Bersama Ustadz Taqy Malik di Masjid Agung Syekh Yusuf

Benturan Ekspektasi dan Realitas Demokrasi

Pengelolaan negara yang seharusnya mengarah pada kesejahteraan rakyat, justru menjadi utopia semata.

Ekspektasi rakyat disetiap momentum politik selalu diakhiri dengan kata “penyesalan” pasca pemilihan, kenapa? Pertanyaan yang sederhana.

Meminjam kalimat Erdogan bahwa “Seharusnya negara mengambil beban rakyatnya, bukan menjadi beban bagi rakyatnya”. Namun, lain halnya yg terjadi di Indonesia, seakan negara menjadi beban bagi rakyaatnya karena kecenderungan praktek politik mengarah pada kepentingan kekuasaan yang tidak berorientasi pada sistem pengelolaan negara dalam mewujudkan cita kedaulatan rakyat, cita negara hukum, dan cita kesejahteraan umum. Berbagai harapan yg berbeda dengan realitas. Demokrasi yang semestinya membangun kelembutan, berganti dengan berbagai kegarangan yang disertai dengan ketajaman konflik yang tdk relevan dengan cita-cita yg ada dalam konstitusi.

Baca Juga:  Menjelang Idul Fitri, PLN Memastikan Seluruh Masyarakat Menikmati Listrik

Kemiskinan, kebodohan, eksploitasi terhadap rakyat merupakan kenyataan yang harus di hapuskan sebagaimana spirit perjuangan kemerdekaan indonesia.

 

Penulis

Bang Rafli

Tinggalkan Balasan