Makassar, MitraSulawesi.id– Akhir-akhir ini telah ramai pemberitaan di jagad maya tentang maraknya kasus anarkisme di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Menyikapi hal itu Redaksi Mitra Sulawesi menggelar kegiatan Dialog Publik dengan tema “Anarkisme Merajalela, Tanggungjawab Siapa?
Salah satu peristiwa yang pernah terjadi terkait tindak Anarkisme yang di lakukan para pengiring mobil jenazah terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Dilansir dari suarasulsel.id yang terbit pada 21 Juni 2022 yang lalu para pengiring mobil jenazah dan warga bentrok yang mengakibatkan 6 orang terluka akibat anak panah (Red).
Masih banyak lagi, peristiwa tentang tindak Anarkisme yang terjadi di Kota Makassar. Hanya saja, melalui tulisan ini, saya hanya mengambil satu dari banyaknya peristiwa yang terjadi. banyaknya peristiwa tindak Anarkisme tersebut tentu membutuhkan forom-forum diskusi untuk membahas masalah itu.
Melalui dialog yang digelar Radaksi Mitra Sulawesi dan diikuti ratusan peserta, mulai dari Kepala RT/RW se Kota Makassar hingga perwakilan LSM dan OKP akhirnya terlaksana dan melahirkan beberapa keluhan dan gagasan yang lahir. Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Nasional, Zulkarnain Hamson S.Sos., M.Si merupakan salah satu narasumber dari 5 narasumber dalam dialog tersebut.
Melalui tulisan ini, dalam kacamata saya mengikuti kegiatan tersebut setidaknya ada 3 gagasan yang di tawarkan kak Zul (sapaan akrab beliau) yang bisa saya tangkap. Menurutnya, merjalelanya Anarkisme merupakan tanggung jawab semua elemen, baik itu masyarakat, Pemerintah, maupun para Aktivis dan Akademisi.
Makanya, dalam forum itu beliau menawarkan suatu gagasan untuk menekan angka tindak anarkisme yang merajalela.
Kolaborasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kolaborasi merupakan kerja sama (dengan musuh, dan sebagainya). Seperti kata beliau, merajalelanya kasus Anarkisme merupakan tanggung jawab bersama, makanya dengan melakukan kolaborasi dari semua elemen salah satu upaya untuk mengatasi kasus merjalelalnya Anarkisme.
“kasus anarkisme ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Kasus anarkisme ini tanggung jawab kita semua. Semua anak adalah anak kita, saya, Anda, dan semua yang ada di forum ini. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi, kita bisa berkolaborasi untuk mengatasi hal itu,” tuturnya saat memberikan materi.
Melibatkan Perguruan Tinggi
Peran perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal sangat penting dalam mengatasi kasus anarkisme itu. seperti yang di jelaskan oleh mantan Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Inovasi Universitas Indonesia Timur, katanya, beberapa perguruan tinggi memiliki program pembinaan bagi masyarakat khususnya anak yang melakukan tindak anarkisme.
“saya sering melakukan pembinaan terhadap anak-anak tanda kutip yang pernah melakukan tindak kriminal yang di selenggarakan perguruan tinggi. Dalam pembinaan itu, kita mencoba merubah mindset (Pola Pikir) anak-anak kita dari mindset non produktif menjadi produktif, karena tindakan kita (Manusia) bergantung bagaimana pola pikir kita. Makanya perguruan tinggi harus di libatkan sebagai salah satu motoric pendidikan,” jelasnya.
Perhatian Pemerintah
Pemerintah memiliki kekuatan besar untuk menekan kasus Anarkisme. Makanya, perhatian pemerintah untuk memberikan kebijakan yang bisa menekan angka kasus Anarkisme ini sangat penting. Melalui dialog tersebut, Zulkarnain Hamson menyarankan pemberdayaan pemuda di wilayah ekonomi kreatif.
“Banyak hal yang bisa dilakukan anak muda untuk mencegah tindak anarkisme. Salah satunya, dengan memberikan pelatihan membuat konten video. Tentu, untuk terwujudnya hal itu, Pemerintah harus memperhatikan SDM pemuda yang mengarah ke ekonomi kreatif,” jelas Zulkifli Hamson.
Nah, 3 gagasan yang di tawarkan Zulkifli Hamson tersebut bisa menjadi rujukan dalam hal mengatasi Kota Makassar sebagai kota yang aman dan damai, sehingga orang di luar Makassar tidak ragu untuk datang ke Makassar akibat melonjaknya kasus Anarkisme tersebut. (HK/Tim)
