Wamendagri juga mengatakan, dokumen perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua Tengah, harus mampu menggali potensi dan kebutuhan daerah secara makro dan mikro. Sehingga ada kesinambungan dan keberlanjutan program pembangunan untuk kepala daerah yang baru/terpilih nantinya.
John Wempi menyampaikan tantangan di Papua Tengah yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dituntaskan, diantaranya: Pertama , Capaian indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Tengah masih rendah. Hal ini terlihat dari capaian IPM Kabupaten se-Papua Tengah yang masih di bawah rata-rata nasional.
Kedua, masih tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi. Hal ini dipengaruhi oleh konektivitas, infrastruktur dan geografis. Oleh karena itu, diperlukan political will Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melakukan percepatan pembangunan dengan pendanaan yang memadai.
Ketiga, Gangguan Keamanan. Sebagai langkah untuk mereduksi gangguan keamanan adalah dengan melakukan pembangunan yang inklusif termasuk menjadikan pemekaran sebagai salah satu strategi agar pembangunan lebih inklusif dan perumusan dokumen perencanaan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sesuai dengan kearifan lokal yang ada.
Selain tantangan tersebut, Wamendagri juga menyampaikan beberapa agenda prioritas yang perlu mendapat atensi oleh Papua Tengah, diantaranya; Pendataan dan pengalihan aset; Komitmen Hibah; Pemilihan Keanggotaan MRP, Pengisian anggota DPRD dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP.
Di sisi lain, John Wempi memberikan apresiasi kerja cepat dan dan kerja tepat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam percepatan pembangunan Papua Tengah.
“Provinsi Papua Tengah merupakan Provinsi pertama dari 4 DOB yang telah menetapkan APBD Tahun 2023, dan menjadi Provinsi tercepat dalam Pembentukan Logo Daerah dan pemberian Kartu Otsus Sehat Papua Tengah,” ujarnya.
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
