Menurut pemerhati kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Nur Hamzah mengatakan bagaimana bisa mencapai standar pelayanan kesehatan kalau anggaran JKN dan BOK dipreteli oleh oknum.
“Tentu pencapaian target standar pelayanan kesehatan dalam laporannya ke tingkat pusat kemungkinan besar diduga dimanipulasi berdasarkan apa yang dialami masyarakat selayar,” serunya, Kamis (26/12/24).
Ada beberapa pelayanan yang tidak sesuai standar salah satunya adalah pelayanan ketersedian obat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Masih banyak masyarakat mengeluh ketersedian obat di Pelayanan kesehatan, puskesmas dan Rumah sakit yang pada akhirnya masyarakat atau pasien membeli obat di apotik luar.
“Kasian pasiennya, kalau menggunakan uang pribadi dalam mendapatkan pelayanan yang terdaftar sebagai BPJS. Disisi lain pihak oknum diuntungkan dalam anggaran tersebut di satu sisi pasien dirugikan karena mengeluarkan biaya pribadi,. Padahal sudah ada jaminan dari pemerintah baik anggaran maupun pelayanan,” tegas Andi Nur Hamzah.
Ia juga menegaskan terkait dugaan manipulasi data kesehatan dibuktikan pada data profil kesehatan kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Dimana data tersebut dalam tabel 2.3 menyampaikan laporan secara online tercantum Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 2.3 yakni jumlah sarana farmasi dan perbekalan kesehatan kabupaten Kepulauan Selayar.
“Dalam tabel tersebut dikatakan jumlah apotik di selayar ada 16, industri farmasi jumlahnya 0, Industri tradisional 0, Produksi alat kesehatan 0, Pedagang farmasi 0, Toko obat 0, toko Alkes 1,” ungkap Andi Nur Hamzah.
Dengan itu, kata Pemerhati Kabupaten Kepulauan Selayar meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk ditindak lanjuti. (#*#)
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
