Dituduh Terkait Pagar Laut, Direktur MPSI: Pernyataan Jokowi Memperkeruh Situasi

Jakarta, mitrasulawesi.id – Direktur Merah Putih Stratejik Institusi (MPSI) Noor Azhari menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi soal pagar laut yang panjangnya kurang lebih 30 Km itu hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas.

Menurut Noor Azhari, Jokowi terkesan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi diri sendiri.

“Sebagai mantan presiden tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari dikutip dari sindonews, Sabtu (25/1/2025).

Demikian pernyataan Jokowi dilansir dari tribun.com mengatakan agar semua pihak untuk melihat legalitas pagar laut tersebut.

Menurutnya Jokowi, mencari pokok permasalahan dari polemik pagar laut bisa dilihat dari proses pengajuan dari pihak yang bersangkutan, apakah sesuai prosedur atau tidak.

“Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau nggak betul,” ungkap Jokowi, Jumat (24/1/2025).

Ia menyebut, sesuai aturan perundang-undangan, prosedur pembuatan sertifikat hak milik (SHM) melalui tingkat paling bawah, yaitu kelurahan hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Proses pembuatan HGB, ucap Jokowi, aturannya sudah jelas, yakni melalui kementerian.

“Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses ke kantor BPN kabupaten, kalau untuk SHM. Kalau untuk HGB-nya juga di kementerian,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta semua pihak yang menuduh dirinya terkait pagar laut di  Tangerang bisa terlebih dahulu memeriksa legalitasnya.

“Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semua dilalui dengan baik atau tidak,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Jokowi mengenai kemunculan pagar laut di wilayah lain, seperti Jawa Timur.

“Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu,” ujarnya.