Sejarah Terbentuknya Negara Indonesia Timur Dipimpin Dr. Ratulangi

oleh -0 views
Peta Sulawesi Celebes.

Makassar, mitrasulawesi.id– Propinsi Sulawesi adalah salah satu di antara 8 (delapan) Propinsi yang dibentuk dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 19 Agustus 1945 (Kementerian Penerangan RI, 1953;256).

Kedelapan Propinsi itu adalah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku.

Dr. Ratulangi Gubernur Pertama Sulsel

Pada saat itu diangkat Gubernur-gubernur untuk setiap Propinsi. Untuk Propinsi Sulawesi diangkat Dr.
Ratulangi (Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi) dan menetapkan Makassar sebagai Ibukota Propinsi (Kementerian Penerangan RI,1953;6).

Mengawali kegiatan pemerintahannya, Gubernur Dr. Ratulangi
membentuk staf yang terdiri dari 15 orang, yaitu Dr. Ratulangi (Gubernur),
N. Hadjarati (Wakil Gubernur), Kusno Danuprojo (Sekretaris), Lanto Daeng Pasewang (Kepala Urusan Pemerintahan, Najamuddin Daeng Malewa (Kepala
Urusan Perekonomian), sedang anggota- anggotanya terdiri atas: Mr. Tadjuddin Noor, G.R. Pantow, Sam, supardi, Pondaag, I.M. Saleh Dg. Tompo, Ahmad Daeng Siala, M. Saleh Lahade, J. Latumahina dan Suwarno (Drs. Sarita Pawiloy dan Drs. Muh. Abduh; 1980; 66).

Dalam melaksanakan kegiatannya Gubernur Dr. Ratulangi menghadapi
hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya,
terutama dengan kehadiran tentara sekutu yang telah berhasil menaklukkan Jepang, serta kehadiran tentara Belanda NICA (Nederlandsch Indië Civiele Administratie) yang membonceng kepada sekutu dengan maksud untuk mengembalikan penjajahannya di Indonesia.

Usaha Belanda tersebut mendapatkan perlawanan yang sengit dari rakyat
Indonesia yang pada akhirnya melahirkan revolusi kemerdekaan.
Dalam keadaan tersebut Gubernur Sulawesi atas nama Pemerintah
Indonesia berunding dengan NICA. Delegasi Indonesia terdiri atas Mr.
Tadjuddin Noor sebagai Ketua Delegasi, sedang Lanto Daeng Pasewang dan I.M. Saleh Daeng Tompo sebagai juru bicara serta mendampingi beberapa
orang raja dari Sulawesi Selatan. Pihak NICA (CONICA) dipimpin oleh Mayor Wagner. Perundingan itu gagal oleh karena pihak CONICA hanya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dalam ikatan gemenebest (Persemakmuran) yang spontan ditolak delegasi Indonesia (Setwilda Tingkat Sulawesi Selatan.

Ibu kota Diusulkan di Bone

Di Ibukota Propinsi (Makassar) keadaan semakin genting, oleh sebab itu Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi untuk sementara direncanakan
dipindahkan ke Bone. Rencana ini tidak terlaksana oleh karena tentara Australia beserta NICA terlebih dahulu telah menduduki pula Bone.

Resident Celebes Selatan

Usaha lain yang ditempuh oleh Dr. Ratulangi ialah membentuk Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi (PKRS) Sebagai organisasi perjuangan. Tetapi perjuangan PRRS yang ditopang oleh kekuatan-kekuatan Republik lainnya, ternyata belum mampu mengimbangi kekuatan NICA, malah sebaliknya NICA berhasil mengangkat Lion Cashet sebagai Resident Celebes Selatan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;1981; 2-3).

Kegiatan PKRS hanya berlangsung dari bulan Januari s/d Maret 1946, sebab pada tanggal 5 April 194 Dr. Ratulangi dan beberapa tokoh politik lainnya di Makassar ditangkap oleh NICA dan dibuang ke Serui. Dengan kejadian itu urusan-urusan pemerintah di Propinsi Sulawesi, diambil alih oleh Komisariat Sulawesi di Jokyakarta (Kementeri di Penerangan RI;1953;178).

NIT Terbentuk

Pada tanggal 24 Desember 1946 melalui Konferensi Denpasar Belanda, berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT). Oleh Belanda NICA provinsi Sulawesi dipaksakan masuk kedalam NIT bersama dengan Maluku.

Dalam kepemimpinan B.W. Laplan dibentuk suatu Panitia Penyelidik
Potik Propinsi Sulawesi, yang untuk wilayah Sulawesi Selatan
di Makassar, sedang untuk wilayah Sulawesi Utara, berkedudukan di Tomohon. Waktu itu pemerintahan dijalankan melalur Badan-badan Perwakilan dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Kepala Daerah adalah merangkap Anggota DPD. Perhatian B.W. Laplan terutama ditujukan pembentukan DPRD-DPRD. Ketika itu sebenarnya DPRD-DPRD sudah ada, tetapi sebagian masih bersifat darurat dan sementara, Disamping beberapa
diantaranya telah melalui pemilihan baik secara langsung maupun bertingkat.

Terbentuknya DPRD 

Sulawesi Selatan, Utara dan Tengah telah dilakukan pemilihan secara bertingkat. Ada lima DPRD yang sudah dikenal ketika itu, yaitu DPRD Sulawesi Selatan yang melingkupi bekas Keresidenan Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Tengah yang melingkungi Afdeeling Poso dan Afdeeling Donggala, DPRD Sulawesi Utara yang melingkungi bekas Afdeeling Gorontalo termasuk Buol dan Bolaang Mangondow, DPRD Sangir Talaud yang melingkungi bekas Onderafdeeling sangir Talaud (Kementerian Penerangan RI;1953;177-178).

Namun karena anggota-anggotanya masih ada yang tidak dingini rakyat
(tidak melalui pemilihan) tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah NIT, sehingga menimbulkan adanya tuntutan-tuntutan perubahan.

Sebagai fase awal usaha perubahan dari sistem pemerintahan federal ke negara kesatuan, yang mengarah ke sistem liberal, ditambah dengan masih adanya pengaruh-pengaruh peninggalan kolonial, pemikiran-pemikiran dan
kepentingan-kepentingan politik yang bermunculan keadaannya memang
cukup rumit. Di samping itu masalah Swapraja/ Kerajaan-kerajaan yang masih ada juga memerlukan kebijaksanaan ke arah penyesuaian dengan sistem pemerintahan baru. Keadaan ini menunjukkan beratnya tugas pemerintah.