PJ Walikota Makassar Dapat Kecaman, HMI Sulselbar : Rp 749 M Kemana ?

oleh -
oleh
Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat Badko HmI Sulselbar, Abd. Chayr

Makassar, MitraSulawesi.id– Baru sehari dilantik, PJ Walikota Makassar, Prof Yusran Jusuf, menuai kecaman dari Badko HmI SulSelbar.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat Badko HmI Sulselbar, Abd. Chayr, menanggapi tingkah laku PJ Walikota Makassar yang baru.

Kata dia, seharusnya gelar Prof yang dimiliki PJ Walikota Makassar mampu membuat dirinya menjadi pribadi yang baik. Namun disaat warga Makassar dilarang berkerumu dan para pedagang dipaksa tutup untuk memutus mata rantai penyebaran Covid, dia dengan santainya ingin mengumpulkan warga untuk berbuka puasa.

Baca Juga:  Budayawan dan Penulis Buku, Jadi Narasumber dalam Kegiatan KPS Bukit Tamalate

Terlebih lagi, apa yang dikatakan PJ Walikota bahwa orang sehat berkumpul bukan permasalahan adalah hal yang kontroversi.

“Sejak 24 April, PSBB Makassar diterapkan. Banyak para pekerja di PHK, para pengusaha menengah menjerit, belum lagi pelarangan beribadah di mesjid saat bulan puasa ini. Prof Yusran, harusnya sadar bahwa selama masa pandemi, banyak orang kesusahan akibat menaati aturan yang ada. Jangan gunakan jabatan untuk melanggar aturan yang selama ini warga Makassar taati hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi,” tegas Abd Chayr, Kamis 14/05/20.

Baca Juga:  Penanganan Covid-19, RSU Sayang Bunda Makassar Berfungsi

Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat itu juga menambahkan bahwa seharusnya PJ Walikota, Prof Yusran, fokus pada pendistribusian bantuan kepada warga yang terkena dampak di masa PSBB.

” Aneh, Anggaran paling besar se Indonesia dalam penanganan Covid, Makassar paling tertinggi. Namun kebanyakan warga belum mendapatkan bantuan sampai detik ini. Anggaran sebesar Rp.749 M itu kemana?,” Ungkapnya.

Ia juga menambahkan, PJ Walikota Makassar seharusnya membuat langkah-langkah baru semisal memberikan tempat ajuan setiap kelurahan kepada para warga yang belum mendapatkan bantuan.

Baca Juga:  Dewan Minta DPRD Desak PU, Percepat Lelang RS Batua

” Kita tahu bahwa sebelum Covid 19, setiap bantuan dari pemerintah selalu tidak tepat sasaran. Dan seharusnya, PJ Walikota Makassar membuat langkah strategis atau kebijakan taktis agar bantuan tepat sasaran. Saya rasa itu hal yang mudah bagi dia sebagai Mantan Dekan Pertanian Unhas Bergelar Prof,” Pungkasnya.(*)


Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.