Jakarta, mitrasulawesi.id – Seleksi PPPK yang baru saja diselenggarakan pemerintah ternyata melahirkan polemik. Banyak tenaga honorer yang tidak bisa ikut bersaing sebab instansi tidak membuka formasi.
Mendagri Tito Karnavian dalam rapat penataan non ASN membongkar 50 instansi yang jadi penyebabnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur ternyata masuk 2 besar sebagai instansi dengan honorer terbanyak dan formasi PPPK yang sedikit.
Bagi banyak tenaga honorer, nasib mereka kini sangat bergantung pada seleksi PPPK. Hal ini menciptakan rasa ketidakpastian dan kecemasan.
Mengingat seleksi tersebut bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga persaingan yang sangat ketat.
PPPK adalah bentuk status kepegawaian yang diatur oleh pemerintah sebagai alternatif bagi tenaga honorer atau pekerja kontrak di instansi pemerintah.
Bagi para tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun. Terutama di daerah-daerah yang kekurangan pegawai. Peralihan ke status PPPK ini menjadi jalan yang sangat ditunggu.
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
