SELAYAR, mitrasulawesi.id – Bappedalitbanda Kepulauan Selayar menggelar rapat diskusi sinkronisasi penyusunan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar, di Warkop Tanadoang, Jln Supratman, Benteng Selatan, Selasa (04/02/20).
Beberapa Kepala Dinas mengemukakan hasil perhitungan PDRB OPD ada selisih hasil perhitungan PDRB BPS dengan OPD itu sendiri.
Seperti halnya yang disampaikan Kepala dinas PU, Muhammad Yunan Karaeng Tompobulu menyampaikan bahwa anggaran yang ada sejak tahun 2018, 2019 hingga tahun ini terus bertambah. Baik anggaran yang masuk dari APBD Provinsi maupun anggaran dari APBN, namun data BPS tidak menunjukan grafik PDRBnya naik.
Begitu juga Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Kelautan, Makkawaru menyebutkan bahwa survei Tempat Pendaratan Ikan dilakukan hanya di satu tempat yaitu TPI kota Benteng.
“Kita memiliki data tempat pendaratan ikan yang ada di pulau dan daratan sekitar 74 titik. Sedangkan yang disampaikan bidang teknis perhitungan BPS menyebutkan dari hasil analisa BPS Provinsi surveinya hanya di TPI Kota Benteng. Dan pergerakan PDRBnya pada level 4, ini menandakan tidak ada sinkronisasi data BPS dengan data OPD, ujar Kadis Perikanan Ir. Makkawaru.
Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar, Muhammad Kamil dalam sambutannya menjelaskan bahwa data PDRB OPD Pemerintah Kepulauan Selayar sangat dibutuhkan oleh BPS karena sementara masih dalam proses penghitungan data.
Diskusi ini baru pertama kalinya dilaksanakan tujuannya agar angka PDRB “Selayar 2019 dalam angka” valid dan menggambarkan kondis Kabupaten Kepulauan Selayar yang sesungguhnya.
“Oleh karena itu, dalam rangka konsolidasi data-data OPD ini akan dimasukan dalam perhitungan PDRB Selayar, sebelum angka PDRB Kabupaten/Kota lainnya di Ekspose di tingkat Provinsi oleh BPS Provinsi,” ujar Muhamad Kamil.
Muhammad Kamil mengakui setelah angka-angka ini rampung dari hasil perbaikan OPD, maka diperkirakan ada pergerakan kenaikan Indeks.
“Forum ini kita jadikan media komunikasi untuk menyatukan persepsi, kita rekonsiliasi data agar apa yang kita hasilkan nanti dalam perhitungan PDRB bisa lebih akurat lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan kemungkinan ada perubahan data 2019 jika perbaikan data OPD selesai, namun itu di ekspos tahun ini. Kita menunggu data dari OPD sampai tanggal 6 sedangkan perbaikannya sampai tanggal 9 Januari,” ujar Muhammad Kamil.
Masih di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Baso Lewa, sebagai penyelenggara kegiatan ini mengatakan kepada wartawan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka penyusunan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar, Selayar dalam angka Tahun 2019.
“Alhamdulillah, pihak BPS mengatakan masih ada data yang kami butuhkan untuk memfinalisasi, yang istilanya Selayar Dalam Angka,”
Kepala Bappeda juga menyampaikan bahwa diskusi ini bukan karena ada perbedaan data, tapi masih ada data yang belum masuk.
“Itulah yang dikonfirmasi supaya data riil dari setiap dinas terkonfirmasi masuk ke BPS namun pihak BPS sendiri punya hitungan tertentu sejauh mana perhitungan PDRB kita untuk selayar kedepan,” tutur Baso Lewa.
Dalam diskusi sinkronisasi data ini dihadiri Asisten Ekonomi, Asisten Administrasi, Kepala Bappeda serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kepulauan Selayar Sitti Rahmania, S.H., Kepala Sub Humas dan Pemberitaan, Mursalim, S. Sos., dan beserta undangan lainnya. (Mj)
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
