Makassar,mitrasulawesi.id– Di tengah momentum pilkada 2020 banyak cara yang dilakukan oleh para kandidat bakal calon dalam mendapatkan dukungan untuk melenggang dengan mulus dalam tahapan penetapan calon kepala daerah. Yang paling marak dan yang paling berdampak besar adalah berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok, grup maupun organisasi yang memiliki pengaruh besar dengan jalan menonjolkan label sebagai bagian dari kelompok tersebut.
Kenyataannya ada beberapa kandidat yang memang bagian dari kelompok dan ada juga yang bukan kader, namun tetap bersikeras menonjolkan label kelompok tertentu agar bisa di anggap sebagai bagian dari kelompok tersebut.
Permasalahannya adalah ada sebagian besar kelompok tertentu yang enggan terlibat dalam momentum perpolitikan bangsa, dengan berdasarkan garis besar aturan main atau konstitusi lembaga tersebut.
Secara institusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi yang menolak terlibat langsung dalam pesta demokrasi bangsa ini berdasarkan acuan konstitusinya. Namun tak bisa dipungkiri ada beberapa oknum yang mencoba menyeret organisasi ini dalam beberapa momentum pesta demokrasi, terlebih jika oknum tersebut bukan bagian dari organisasi HMI.
Seperti yang di terangkan oleh Ketua Badko Bidang PTKP HMI Sulselbar, Abdul Hakam atas sebaran sebaran pamflet salah satu kandidat calon kepala daerah yang tengah mengenakan atribut HMI baru-baru ini di tengah perayaan Milad KAHMI (Korps Alumni HMI) yang ke 54 tahun.
Beliau sangat menyayangkan tindakan dari salah satu calon kepala daerah tersebut yang juga wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam.
“Hal ini telah menciderai Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebab telah menyalahguanakan atribut yang dianggap sakral di Internal HMI, apalagi Irwan Bachri Syam bukan Pengurus KAHMI juga bukan kader HMI,” pungkasnya saat ditemui di salah satu warung kopi yang berada di kota Makassar, Kamis (17/9).
Abdul Hakam pun mengharap ada langkah yang dilakukan pengurus HMI, maupu KAHMI untuk mengantisipasi hal ini karena sangat mencoreng independen organisasi.
“Harus ada langkah tegas dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam terkait persoalan ini, jangan sampai hal ini menciderai HMI kedepannya sebab ini menyangkut masalah pencatutan nama organisasi,” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.(rls/tim)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
