Dalam pertemuan tersebut, Zudan mendiskusikan strategi kelanjutan pembangunan wilayah perbatasan, yang dirumuskan menjadi salah satu fokus program Nawacita Presiden Jokowi. Yakni, prase membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
Zudan mendiskusikan kepada Menko Mahfud MD terkait beberapa substansi tentang kelanjutan program BNPP dalam upaya memajukan kawasan perbatasan.
“Salah satu hal yang dibicarakan adalah soal percepatan pemenuhan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” jelas Zudan.
Zudan menerangkan saat ini, 5 PLBN akan segera diresmikan di wilayah perbatasan Indonesia. 5 PLBN itu akan menambah ‘pagar hidup’ perbatasan wilayah negara Indonesia yang saat ini formasinya sudah beroperasi 8 PLBN.
Kelima PLBN yang segera diresmikan tersebut adalah, PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri); PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Selain itu PLBN Napan di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PLBN Yatetkeun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan,” tambahnya.
Substansi lainnya, lanjut Zudan, yang dilaporkan kepada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah mengenai rencana Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan pelaksanan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) yang seyogyanya akan dilaksanakan pada 30-31 Mei 2023.
Dalam audiensi BNPP ke kantor Menkopolhukam Mahfud MD, Zudan juga didampingi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan dan Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat (Karo KUH) BNPP, Indra Purnama. (MH/MS)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
