Gowa, Mitrasulawesi.id– Penyaluran bantuan sosial sekaitan dengan Covid 19 di Gowa, mendapatkan perhatian publik berikut komentar bernada sorotan dari berbagai komponen masyarakat.
Hal ini menjadi pemantik aktifitas LSM dan media, berinisiasi membentuk Gugus Pemantau Independen BNPT-PKH Kabupaten Gowa.
Kaharuddin Muji, salah satu inisiator pembentukan Gugus ini yang juga Direktur Eksekutif Wakil Fondation berharap dalam penyaluran semua bentuan agar bisa di maksimalkan, tentunya dengan pendataan yang serius, dengan pemutahiran data bantuan sosial dengan mempergunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Sebagai acuan akan lebih mempermudah untuk mengcrosceck langsung penerima manfaat dengan by Name By Adress. Sehingga bisa ketahuan langsung kevalitan data tersebut ” kata Dg Muji ,sapaan akrab Kaharuddin Muji, Rabu,29/4/20.
Memang diakui kata Muji bahwa, dengan waktu singkat dan ruang bergerak yang sempit tim akan melakukan pendataan, dalam rangka membantu masyarakat mengurangi beban dalam menghadapi situasi pendemi covid 19.
“Kami berharap kepada kita semua, untuk membantu pemerintah dalam pendataan ini, serta memfasilitasi masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan tersebut,” ungkapnya.
Menurut Muji, terkait Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang banyak di soroti oleh masyarakat, karena masih banyaknya permasalahan dalam penyaluran bantuan, seperti terjadinya kekeliruan dalam mempedomani Juklat dan Juknis pelaksanaan BPNT dan PKH.
“Kami menduga penerima bantuan banyak kurang tepat sasaran sebagai penerima mamfaat, dan lain lain hal yang masih perlu diperbaiki, maka setelah kondisi Pendemi Covid 19 ini, berlalu atau sudah stabil, maka kami dari beberapa praktisi dan penggiat sosial yang berasal dari berbagai sektor bdan profesi akan membentuk Gugus Pemantau Independen BPNT-PKH, sebagai salah satu wadah bersama untuk membantu pemerintah dalam memaksimalkan program program, jaring penerima sosial sehingga bisa tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan pelaksanaan Program tersebut.
Saat ini beberapa Praktisi dan Penggiat sosial sudah mulai mempersiapkan rencana wadah Gugus tersebut.
Direktur Komite Independen Transparansi Kebijakan Publik (Kontrak) A.Edhi Lawa, juga menjadi inisiator pembentukan Gugus ini, juga bersepakat dan berkomitmen dalam mengawal program Bansos tersebut.
” Memang saat ini paling tepat kita lakukan adalah ikut turun langsung kemasyarakat mengawal pendataan dan pembagian bansos itu,” ungkap Dg.Lawa.
Hal sama di sampaikan Muh.Isra DS, baginya pembentukan gugus pemantau Independen ini penting, agar maksud tujuan dan sasaran program tercapai sesuai harapan .
” Iya, penting dan urgent karena ini terkait kepentingan masyarakat, berkategori miskin dan rentan miskin,” terang Isra, mantan aktivis HMI dan LSM yang saat sekarang Ini berprofesi sebagai seorang Jurnalis.
Cuma yang perlu diperhatikan oleh Gugus Pemantau kelak, menurut Isra, adalah kerja profesional dan terukur, koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, pemerintah Kecamatan, lurah/kepala desa.
” Tujuan terbentuknya Gugus ini salah satunya sebagai ajang control sosial ditengah masyarakat, maupun pemerintah, sehingga lembaga terkait setiap saat perlu dilakukan pengawasan,” kunci Isra yang juga sebagai inisiator pembentukan Gugus ini.(Ar/tim)
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.
