Opini : Pendekatan dan Tantangan Dalam Manajemen Pendidikan

Opini, MitraSulawesi.id– Manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan dalam arti, ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan islam untuk mencapai tujuan pendidikan islam secara efektif dan efisien, bisa juga didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan islam untuk mencapai tujuan pendidikan islam secara efektif dan efisien.

Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam

1. Pendekatan Kontekstual

Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey (1961) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi. Transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisa data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok

1. Pendekatan Sains

Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Cara kerja pendekatan sains dalam pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

1. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofi yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat.

1. Pendekatan Religius

Pendekatan religius yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama didalammnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan. Metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan pendekatan religi titik tolaknya adalah keimanan.

Tantangan Manajemen Pendidikan Islam

Menyusul derasnya arus globalisasi ada 2 tantangan besar yang harus dihadapi oleh pendidikan islam. Kedua tantangan tersebut meliputi aspek kelembagaan dan penguatan materi pendidikan untuk konteks tantangan pertama. Bila mengamati kekuatan pasar seperti dimaksud di atas, kita segera diingatkan oleh dua kategori pendidkan yang kini menyeruak ke permukaan pendidikan yang dikendalikan oleh pasar (market driven education) dan pendidikan yang berorientasi penciptaan pasar (market creation based education).

Ditengah dua kategori di atas posisi pendidikan islam sungguh dilematis pada satu sisi. Ia dihadapkan pada kekuatan pasar yang harus segera direspon, dan pada sisi lain, ia harus mempertahankan misi awal sebagai media penciptaan. Masyarakat / pasar yang islami melalui pelestarian nilai-nilai keislaman yang terorganisir dan terlembagakan Jika terlalu bergerak ke sudut kekuatan pasar dengan berbagai selera yang dimiliki, pendidikan islam bisa kehilangan identitas dan jati dirinya. Jika terlalu bergerak ke sisi idealisme, pendidikan islam bisa kehilangan pasar potensialnya, karena terdapatnya jarak yang melebar antara dirinya dan selera pasar.

a. Tantangan Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran

Lembaga pendidikan islam di Indonesia saat ini mengalami kritis dalam menghadapi permasalahan yang timbul karena perkembangan sosial politik dan budaya, terutama menyusul merebaknya globalisasi. Pendidikan Islam dihadapkan pada persoalan kesiapan dalam merespon tuntunan dan tantangan inovasi, khususnya dalam kaitannya dengan kurikulum digunakan praktek pendidikan islam. Sejauh ini masih menggunakan metode-metode yang lama yang dalam banyak kasus lemah dalam merespon isu-isu aktual[12]. Kondisi ini mengakibatkan ilmu-ilmu yang lebih modern memiliki predikat khusus sebagai ilmu yang kurang penting untuk dipelajari di lingkungan pendidikan islam.

Keterangan tersebut menggambarkan betapa sulitnya lembaga pendidikan islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi sosial, politik dan budaya. Meminjam ungkapan Fazlur Rahma seperti dikutip Shofan “Strategi Pendidikan Islam yang dilakukan masih tampak sekedar bersifat defansif, hanya untuk menyelamatkan pikiran-pikiran kaum muslim dari pencemaran dan kerusakan moral dan perilaku yang ditimbulkan oleh dampak gagasan-gagasan barat”.

Muhaimin mencatat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan islam di Indonesia, khususnya jenjang pendidikan tinggi, permasalahan dimaksud berkaitan dengan desain dan implementasi kurikulum, sebagai berikut :

1. Kurang relevannya materi pembelajaran dengan masyarakat banyak program studi dan materi pembelajaran yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan.

2. Kurang efektifnya pembelajaran, yakni tidak terjaminnya lulusan yang sesuai dengan harapan.

3. Kurang efisiennya penyelenggaraan pembelajaran, yakni terlalu banyaknya materi pembelajaran sehingga kompetensi lulusan tidak bisa dijamin secara baik.

4. Kurang fleksibelnya dalam pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (setempat, global, maupun nasional).

5. Banyaknya multitafsir atas materi dan praktek pembelajaran.

6. Hanya berupa deretan mata kuliah

7. Berbasis pada mata kuliah / penyampaian materi bukan pada tujuan kurikuler.

8. Kurang jelas dan kuatnya pengacuan secara fungsional materi pembelajaran terhadap tugas utama kurikuler.

b. Tantangan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Menurut Abdur Rahman Shaleh desentralisasi adalah pemberian pendelegasian kewenangan, umumnya dari pemilik wewenang (atasan) pada pelaksana (penguasa dibawahnya) dalam mengambil keputusan. Sedang otonomi adalah kemandirian dalam wujud memiliki yang disertai adanya kemampuan.

Desentralisasi dan otonomi pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Unit perencanaan yang lebih rendah memiliki wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri.

2. Unit yang lebih rendah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memobilitasi sumber-sumber yang ada dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang telah diberikannya sesuai kebutuhan prioritasnya.

3. Unit perencanaan yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (propinsi atau pusat dimana posisi unit yang lebih rendah sebagai bawahan melainkan sebagai potret dari unit propinsi atau pusat

Kebijakan pemerintah melalui desentralisasi dan otonomi pendidikan sejatinya memberikan peluang yang sangat besar dan luas kepada pendidikan islam di Indonesia untuk melakukan akselerasi kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Pendidikan islam semestinya merespon kebijakan desentralisasi dan otonomi ini dengan penuh semangat kemajuan, namun bila peluang yang muncul dari kebijakan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, pendidikan islam akan gagal bersaing dengan pendidikan lainnya. Karena itu pembenahan yang lebih kooperatif perlu dilakukan, mulai dari pengembangan kurkulum tenaga pendidik, hingga sarana prasarana keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah patut menjadi masukan dan pelajaran bagi pendidikan islam untuk melakukan hal yang sama guna mencapai kesuksesan yang serupa pula. Proses replikasi seperti ini sudah menjadi hal yang sangat umum di era desentralisasi dan otonomi pendidikan.

 

Penulis

Murni Mahmud