Palopo, Mitrasulawesi.id – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palopo melakukan aksi Prakondisi terkait Pro dan Kontra Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di gelar di depan Kampus UM Palopo dan di kawal langsung oleh BEM UM Palopo pada Jumat 2/9/2022.
Aksi tersebut merupakan simbol perlawanan dan pembelaan terhadap masyarakat yang termarjinalkan oleh kebijakan pemerintah yang mempunyai resiko membuat masyarakat semakin menderita, terlebih lagi Indonesia yang baru saja keluar dari belenggu pandemi covid-19 yang membuat masyarakat merangkak dari keterpurukan ekonomi selama pandemi berlangsung.
Adapun isi tuntutan aksi yaitu, untuk mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi BPH migas karna tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, dan yang kedua untuk mendesak DPRD Kota Palopo agar membentuk pansus guna memberantas mafia BBM bersubsidi.
Presiden BEM UM Palopo Mustafa mengatakan bahwa Kenaikan BBM jalas memiliki efek domino pada sektor industri, tranportasi serta barang dan jasa.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Pasal 28 UU Migas memang menyatakan bahwa dalam menentukan dan menetapkan harga BBM, dan Pemerintah memiliki tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu, dengan demikian subsidi BBM bukan lagi untuk seluruh golongan masyarakat.
Salah satu rinciannya dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan subsidi BBM tidak boleh dinikmati kendaraan angkutan perkebunan dan pertambangan.
“Pemerintah seharusnya membuat aturan pembatasan berkait tentang penggunaan bahan bakar bersubsidi bukan malah menaikkan harga dengan dalih yang tidak logis sebab jika harga BBM di naikkan maka harga komoditas serupa pun akan berdampak dan masyarakat akan semakin tercekik” tegas Mustafa.
“Ketika pemerintah tidak melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang di keluarkan demi hajat orang banyak terkhususnya masyarakat yang kurang mampu, maka Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat UMP Menggugat akan terus mengawal kebijakan pemerintah sebagai mitra kritik dan mitra kerja sama” tutup Mustafa. (Anggi Novita)
