Hari Anti Korupsi, HMI Akan Gelar Dialog Publik, Meminta Keterbukaan Pemeriksa

oleh -
Rudini Yardin Ketua Bidang Sosial dan Politik HMI Cabang Makassar.

Makassar, mitrasulawesi.id — Pengurus Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Makassar, akan menggelar Dialog Publik untuk memperingati Hari Anti Korupsi yang berlangsung beberapa hari lagi.

Hal ini disampaikan langsung Rudini Yardin, yang juga sebagai Ketua Bidang Sosial dan Politik di HMI Cabang Makassar, yang mengaggap bahwa peran generasi saat ini sebagai penentu masa depan Indonesia.

“Kita adalah generasi bangsa, jika buka kita yang berbuat siapa lagi, peran generasi sangat menentukan masa depan Indonesia,” salutnya, kepada media Minggu 8/12/2019.

Baca Juga:  Anggota Bawaslu Gowa Bawakan Materi, Ungkap 30 Pelanggaran di Pemilu Tahun 2019

Bukan hanya itu Rudini yang juga sebagai moderator dalam kegiatan ini, akan berupaya menghadirkan beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan pemerintah.

“Kami akan berupaya menghadirkan BPK RI, Inspektorat, DPRD, Akademisi, dan PJ Walikota, yang juga sebagai penanggung jawab saat ini,” cetusnya kepada media.

Banyaknya keganjalan dalam pengelolaan anggaran APBD, akan dikupas dalam Dialog Publik ini, apalagi HMI Cabang Makassar, menilai banyak keganjalan dalam pengelolaan anggaran yang dikelolah pejabat sebelumnya.

“Kami menemukan beberapa keganjalan dalam pengelolaan anggaran, apalagi pejabat sebelumnya, disinilah peran pengawas Internal maupun eksternal untuk membuka keterbukaan kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  DPC PPP Selayar Sambut Malam Tahun Baru 2024 dengan Doa Bersama

Sementara itu saat dikonfirmasi Ketua Panitia Mahmud Al-Katiri, yang juga pengurus HMI, meyebutkan bahwa kegiatan dialog ini akan diselenggarakan pada 12 Desember nanti.

“Kegiatan dialog ini akan diselenggarakan di Hotel Makassar Golden, pada Rabu nanti, dan Insyah Allah kami akan berkomunikasi dengan seluruh narasumber saat ini,” katanya disela sela wawancara bersama media.

Dari catatan pengurus HMI, ada beberapa kasus yang saat ini di tangani oleh penegak hukum tetapi belum memiliki titik terang, apalagi indiakasi kerugian negara  itu ada.

Baca Juga:  Peka Kondisi Sosial, BAIN HAM RI dan PSC 119 Palopo Bantu Korban Banjir

“Kami sudah memegang beberapa bukti terkait indikasi korupsi salah satunya Perusda, SKPD dan kebocoran PAD,” tutup Mahmud. (ah/wd)

 


Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses